PEKANBARU - Setelah sebelumnya perusahaan bubur kertas PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) gagal memfasilitasi Meneteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, kini perusahaan pulp itu memfasitasi Komisi IV DPR ke lokasi yang kini berkonflik dengan masyarakat.

Menurut sumber okezone, sebanyak tujuh anggota komisi IV yang di ketuai Firman Subagio sebagai wakil ketua komisi yang membidangi masalah kehutanan sudah berada di kasawan RAPP.
 
Dia mengatakan, fasiltas mewah yang diterima wakil rakyat oleh perusahaan terbesar di Asia Tenggara di antaranya hotel berbintang dan mobil gardan ganda yang mampu menjelajah kawasan gambut di Semenanjung Kampar.
 
“Kebanyakan semua kebutuhan komisi IV dibutuhi oleh PT RAPP, mereka juga diinapkan di hotel termewah. Mereka juga dijamu oleh petinggi RAPP,” kata sumber tersebut, Rabu (10/3/2010).
 
Kunjungan kerja komisi IV DPR ke Semenanjung Kampar kali ini untuk mengetahui pengeluaran izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dilahan gambut dengan kedalam lebih dari 3 meter yang banyak ditentang warga tempatan. Luas izin HTI PT RAPP kini kembali di evaluasi oleh Dephut sekira 50 ribu hektar.
 
Menanggai hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau sangat mengecam dan menyayangkan sikap RAPP dan anggota DPR dari komisi IV atas fasilitas yang diberikan. Karena hal itu sangat dikawatirkan tidak menjaga netralitas DPR.
 
“Kita kecewa kepada komisi IV yang mau menggunakan fasilitas RAPP, ini tentunya bisa mempengaruhi langkah yang akan diambil DPR dalam menyikapi Semenajung Kampar,” kata Direktur Walhi Riau Hariansyah Usman secara terpisah di Pekanbaru.
 
Walhi berharap, pemerintah harus mencabut izin milik bos PT RAPP Sukanto Tonoto di Semenajung Kampar tersebut untuk meminimalkan lajunya kerusakan hutan Riau akibat dikonversi.

(teb)