JAKARTA - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang berpendapat, tidak ada alasan DPR memboikot Sri Mulyani.
 
Apalagi, dalam rekomendasi DPR mengenai Bank Century tidak ada klausul yang menyatakan mosi tidak percaya kepda Sri Mulyani. "Ini tidak jelas motivasinya. Seharusnya kalau mau boikot, boikot presiden jangan menterinya," kata Sebastian di DPR, Kamis (11/3/2010).

Sebastian mengatakan hal itu sembari mengkritik DPR yang hingga kini tak berani menyikapi pidato tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Bank Century.

Dia mengingatkan, jika Sri Mulyani diboikot maka program pembangunan akan macet karena tidak mendapat kucuran duit dari Kementerian Keuangan. "Akibatnya jalan hancur, jembatan roboh, menghambat kepentingan masyarakat. Masalah politik seharusnya dipisahkan dari kepentingan pembangunan," katanya.

Langkah boikot ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Dia meminta agar nama-nama yang disebut karena diduga bersalah dalam kasus Bank Century, seperti Sri Mulyani, tidak diundang dalam berbagai forum DPR.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada para legislator untuk tidak mencampuradukkan antara hasil sidang paripurna kasus Bank Century dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 ke Badan Anggaran DPR RI.

Dirinya berharap agar para wakil partai politik di DPR tidak melakukan boikot terhadap dirinya dengan tidak menyetujui rancangan APBN Perubahan tahun 2010 yang diajukan pemerintah. Menurutnya, jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010 maka dikhawatirkan akan mengganggu sejumlah program pemerintah.
(ram)