JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menilai fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum optimal dalam memberantas korupsi.  
Menurut dia, hal itu karena KPK masih terfokus pada pencegahan. "Karena lebih konsentrasi pada pencegahan. Itulah potret kebijakan hukum Indonesia," kata dia kepada okezone, Selasa (23/3/2010).
 
Nasir mengatakan, pimpinan KPK tidak hanya harus kuat dalam membongkar kasus-kasus kakap yang melibatkan pembesar negara tapi dituntut mampu untuk membangun sistem. "Jangan hanya fokus pada pencegahan, tapi harus mampu membangun sistem karena di kepolisian dan kejaksaan masih bermasalah," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
 
Dia juga mendesak pemerintah segera membuka seleksi dan pemilihan Ketua KPK untuk mengganti pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean setelah Perppu No 4 tahun 2009 ditolak oleh DPR.
 
Menurutnya, kosongnya pimpinan KPK akan berpengaruh terhadap penanganan kasus korupsi. Karena, Perppu No 4 tahun 2009 ditolak DPR, maka secara de jure jabatan Tumpak cacat hukum.
 
Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah menunggu arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pembentukan panitia seleksi (Pansel) calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Saya baru akan ambil pembentukan panitia itu. Setelah itu, saya menemui presiden dulu," kata
 Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.
 
Patrialis mengatakan, Pansel untuk menyeleksi calon ketua KPK menggantikan Tumpak Hatorangan Panggabean yang sekarang sebagai pelaksana tugas Ketua KPK, itu akan dibentuk paling cepat April 2010.
 
Menurut mantan anggota Komisi III DPR ini, Presiden telah menyetujui pembentukan pansel. Tumpak tetap harus dicari penggantinya melalui seleksi tanpa perlu menunggu habisnya masa jabatan empat pimpinan KPK lainnya pada 2011.

(ram)