Disusun, Mekanisme Sanksi Gubernur untuk Wali Kota
JAKARTA - Kewenangan Gubernur untuk menjatuhkan sanksi kepada Bupati atau Wali Kota rencananya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Presiden (Kepres).
Kewenangan memperkuat posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tersebut memang hanya disinggung secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19/2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.
“Dalam PP 19 dirumuskan bahwa pemberian sanksi oleh Gubernur kepada Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan. Karena itu, Kemendagri menyusun tata caranya ataupun mekanismenya,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sodjuangon Situmorang, Minggu (4/4/2010).
Sudjuangon menambahkan, tata cara pemberisan sanksi tersebut rencananya akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Selanjutnya Mendagri akan menindaklanjutinya melalui Peraturan Mendagri.
(Dian AF)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
