Pemerintah Setuju Pinjami Merpati Rp310 Miliar, Asal...

Kamis, 27 Mei 2010 17:32 wib | Wilda Asmarini - Okezone

Pemerintah Setuju Pinjami Merpati Rp310 Miliar, Asal... Menteri BUMN Mustafa Abubakar. Foto: Candra Setya Santoso/okezone.com JAKARTA - Pemerintah menyetujui usulan tambahan pinjaman dana tahap kedua untuk PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) sebesar Rp310 miliar dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA). Namun, pinjaman tersebut bukan tanpa syarat.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar memperingatkan MNA bahwa pinjaman ini merupakan pinjaman untuk terakhir kalinya. Artinya, kalau sampai gagal atau tidak memberikan hasil sebagaimana diharapkan, maka kelangsungan dan eksistensi PT MNA akan dipertimbangkan lagi.

"Oleh karena itu, saya menekankan agar direksi baru PT MNA benar-benar solid dan mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan business plan (rencana bisnis) tersebut," ungkap Mustafa saat pidato sambutan dalam acara pelantikan Direksi dan Dewan Komisaris PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Merpati Nusantara Airlines di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (27/5/2010).

Saat ini, dia mengatakan, MNA membutuhkan total pinjaman sebesar Rp610 miliar. Sedangkan yang sudah dicairkan sebesar Rp300 miliar, sehingga diperlukan Rp310 miliar lagi.

"Jadi, pemerintah mengharapkan, ini adalah bantuan dana terakhir kepada Merpati melalui PPA, sehingga Merpati diharapkan ke depan dapat bangkit kembali dan bisa berkembang normal kembali," tegasnya.

Mustafa mengatakan, pinjaman Rp310 miliar tersebut akan dicairkan segera setelah kepengurusan baru MNA ini terbentuk.

Menurutnya, konsep-konsep pemanfaatan dana sudah disiapkan dan PPA pun akan segera mengucurkan pinjaman tersebut. Tapi sayangnya Mustafa masih enggan menyebutkan kapan waktu pastinya pinjaman tersebut akan dicairkan.

"Tidak usah sebut waktu dulu, kami berharap per 1 Juni direksi baru aktif, segera mungkinlah. Kalau perlu, jangan sampai Juli. Kita minta supaya dana Merpati ini dapat segera efektif sebelum Juli," ujarnya saat ditemui usai pelantikan.

Komitmen direksi baru harus diwujudkan secara konkrit untuk mencapai target efisiensi sebagaimana telah dicanangkan dalam rencana bisnis.

"Penghematan biaya harus diwujudkan secara signifikan dan harus menjadi tanggung jawab anggota direksi yang nantinya dijabarkan lebih lanjut dalam operasional di seluruh unit-unit perusahaan," tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, sebelum pelantikan ini direksi baru MNA telah dimintai untuk menandatangani kontrak manajemen yang mencakup key performance indicators (indikator kunci kinerja). Dengan demikian, Mustafa mengatakan, kontrak manajemen ini harus dilaksanakan dengan baik oleh direksi, baik secara kolegial maupun individual.

"Di samping itu, mengingat direksi baru nanti akan mengoperasikan pesawat MA-60, kami juga meminta komitmen dan tanggung jawab penuh direksi untuk menerima dan melaksanakan SLA (Subsidiary Loan Agreement) atas pengadaan 15 pesawat MA-60," tandasnya. (ade)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »