JAKARTA - Pembentukan sekretariat bersama (sekber) sepertinya tidak henti-hentinya menuai kritik pedas. Keberadaan sekber diprediksi tidak akan berlangsung lama.  
 
"Karena ada dua partai besar di situ, pasti masing-masing meminta bagian yang sama. Dalam sekber ini yang diuntungkan adalah partai-partai besar. Demokrat sudah dapat kekuasaan sedangkan partai-partai kecil menjadi tidak berarti di situ," ujar pengamat politik UIN Bahtiar Effendy, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/6/2010).
 
Dijelaskannya, PKS sebagai salah satu anggota koalisi yang masih mempunyai pengaruh cukup besar berperan menyelaraskan tujuan kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Bukan sekelompok orang atau golongan tertentu saja.
 
"PKS harus berubah, untuk memimpin negara harus berada di tengah tidak mungkin di kanan terus (tidak ekstrim/ pluralistik) karena segmen masyarakat kan sebagian besar berada di tengah. PKS harus menyadarinya," tandasnya.
 
Sekadar diketahui, keberadaan sekber masih menimbulkan polemik di kalangan elit partai politik pendukung pemerintah.
 
Puncaknya, kekesalan timbul saat Partai Golkar mengusulkan alokasi dana aspirasi sebesar Rp15 miliar. Golkar berdalih kebijakan itu bertujuan memperkuat posisi konstituen setiap parpol di daerah pemilihan (dapil).

(teb)