Tanah Majapahit Akan Dibebaskan
MOJOKERTO – Perjuangan para arkeolog Indonesia untuk bisa membuka semua peninggalan Kerajaan Majapahit mulai mendapatkan angin segar. Pemerintah mulai menganggarkan dana untuk proyek sejarah ini.
Penggalian situs Kerajaan Majapahit terutama di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto sepertinya akan dilakukan terus menerus. Tahun ini, pemerintah pusat sudah mulai membebaskan beberapa lahan yang dianggap penting untuk dilakukan penggalian. Meski dana yang dikucurkan untuk pembebasan lahan yang menjadi milik warga itu masih terbilang minim.
Anggota Komisi X DPRD RI Angelina Patricia Pingkan Sondakh mengatakan, dari APBN tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp4 miliar. Dana itu, selain untuk pembebasan lahan, juga untuk kepentingan penggalian situs. ”Memang masih minim. Tapi sudah kita mulai untuk proyek besar ini,” terang Angelina Sondakh saat mengunjungi museum dan beberapa peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan, Selasa (22/6/2010).
Dalam Perubahan APBD (P-APBN) nanti, suntikan dana juga akan dikucurkan kembali untuk proyek ini sebesar Rp2 miliar. Sayangnya, politisi Partai Demokrat itu tak menyebut lokasi mana yang akan dibebaskan dan berapa luas tanah yang akan dibeli dari warga itu. ”Tak bisa secara detail. Itu menyesuaikan di lapangan nanti,” tukasnya.
Proyek pembongkaran sejarah kerajaan terbesar nusantara itu tambah Sondakh, sudah matang direncanakan. Bahkan kata dia, sudah ada hitungan angka untuk menyelesaikan semua proyek ini. Menurutnya, dibutuhkan anggaran sebesar Rp156 untuk menuntaskan penyelamatan aset sejarah itu. ”Kita tak bisa pastikan berapa tahun anggaran itu bisa dipenuhi. Yang jelas kita berupaya secepatnya, agar situs penting bisa diselamatkan,” tambahnya.
Anggaran sebesar itu kata dia, tak hanya diambilkan dari dana Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata saja. Untuk proyek fisik, akan melibatkan Departemen Pekerjaan Umum. ”Itu bisa di sharing. Dan dengan sumber dana yang lebih dari satu lembaga itu, akan mempercepat selesainya proyek ini,” paparnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Heri Ahmadi mengungkapkan, untuk penyelamatan situs Majapahit di Trowulan, telah ada kesepakatan antara pemerintah pusat, provinsi dan Pemkab Mojokerto. Juga terkait dengan rencana pembebasan lahan warga yang dimulai tahun ini. ”Semuanya sepakat. Dan akan diatur masing-masing jenjang pemerintahan soal tanggung jawabnya dalam hal ini,” terang Heri.
Dikatakan, untuk membuka peninggalan Kerajaan Majapahit, lahan yang dimiliki negara memang masih sangat minim. Sejumlah arkeolog menyebut jika peninggalan Kerajaan Majapahit seluas 112 kilometer persegi. Sementara saat ini, masih banyak lahan yang menjadi milik warga dan tak bisa dilakukan penelitian atau penggalian situs. ”Lahan yang dibebaskan nantinya, akan mejadi area khusus,” kata Heri.
Untuk sementara kata dia, pembebasan lahan akan dimulai dari lokasi yang berdekatan dengan lokasi proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit (PIM). Menurutnya, di lokasi tersebut banyak peninggalan Kerajaan Majapahit yang masih tersembunyi dan perlu diselamatkan. ”Informasinya, di daerah dekat PIM, ada kanal-kanal kuno. Nah ini juga harus diselamatkan. Prioritasnya memang di lokasi berdekatan dengan PIM,” tukasnya.
Sementara dalam kunjungan kerja kemarin, sebanyak 18 anggota Komisi X DPR RI meninjau beberapa lokasi situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Selain itu, mereka juga sempat melihat proyek pembangunan PIM yang kontroversi karena pengerjaan proyeknya justru merusak situs kuno.
(TB Ardi Januar)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
