Konfederasi Berpotensi Konflik Internal

JAKARTA - Wacana konfederasi partai politik yang  diusung  Partai Amanat Nasional (PAN) berpotensi konflik di internal anggota konfederasi itu sendiri.

Karena itu, perlu payung hukum agar konflik itu tidak terjadi. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadarma Ali seusai melayat Syarifah Siti Aisyah Ibunda, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa di rumah duka, Komplek River Park Blok GH 4 No 15 Bintaro Jaya, Sektor 8, Bintaro.

"Dalam konfederasi di mana partai-partai itu bergabung  adaptasinya cukup lama, jadi tidak sesederhana yang dibayangkan. Mungkin saja itu muncul konflik-konfilik di internal (anggota konfederasi)," ujarnya.

Lebih lanjut Suryadarma menjelaskan sebetulnya model penggabungan partai tidak hanya dalam bentuk konfederasi, melainkan ada model lain, yaitu fusi, seperti yang terjadi di awal pembentukan PPP.

Suryadarma menegaskan, partai berlambang ka'bah ini telah memiliki jam terbang cukup dalam pembentukan fusi. "(Fusi) itu pernah dilakukan pada masa lalu oleh PPP. Nah, ini yang mana? Kalau fusi, kami sudah berpengalaman," tegasnya.

Hingga saat ini, lanjutnya, PPP masih menimbang wacana mana yang akan dikembangkannya. Apakah tetap mengembangkan wacana fusi, atau setuju konfederasi. "Untuk 2014, kami sedang memikirkan mana yang lebih baik. Kalau fusi yang pertama, kami kan sudah berpengalaman yang belum dialami PPP kan konfederasi model kedua," tutur mantan Menteri Koperasi itu.

Dia menambahkan saat ini masih belum begitu jelas, soal pilihan yang bisa dipakai dan harus diatur dalam undang-undang sehingga ada dasar hukumnya. "Dasar hukumnya nanti kalau masing-masing partai mendapatkan suara untuk digabung, itu harus ada payung hukumnya," tutupnya.

(Dadan Muhammad Ramdan)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.