JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat heran dengan wacana reshuffle atau perombakan kabinet menyusul rapot merah yang dibagikan kepada para menteri beberapa waktu lalu.

"Masa baru setengah tahun sudah di reshuffle," ujar Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2010).

Masalah merombak kabinet, pria berkaca mata itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"UKP4 itu bekerja untuk Presiden, bukan untuk kita. Biarkan Presiden yang mengambil keputusan. Kita tidak usah mengurus-urus itu," imbuhnya.

Terkait statemen Partai Golkar soal resuffle, Marzuki menganggap itu sebagai statemen pribadi dan suatu hal yang biasa dilontarkan politisi.

"Pokoknya kalau ada isu dan ngomong, itu namanya politisi. itu biasa saja, itu kan pendapat-pendapat pribadi. Apakah persoalan itu menyangkut KIP (Kebebasan Informasi Publik) atau tidak, kalau masuk dalam KIP ya boleh saja. Itu kan hasil sidang kabinet tetapi tentu atas perintah presiden," tukasnya.

Sebanyak 49 dari 369 subrencana aksi pembangunan yang disusun pemerintah dinilai UKP4 masih mengecewakan pelaksanaannya. Penanggungjawab program tersebut adalah beberapa kementerian, antara lain, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Perekonomian, juga Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sesuai amanat Presiden, evaluasi dilakukan tiap enam bulan sekali.

Karena itu wacana reshuffle sempat mengemuka terhadap menteri-menteri yang kinerjanya dianggap mendapat rapor merah tersebut.
(ahm)