JAKARTA - Rekening gendut milik perwira polisi mengusik rasa penasaran aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun. Namun diduga karena rasa penasarannya itu, dia harus jadi korban penganiayaan orang tak dikenal.

Selain ICW, Majalah Tempo juga mengangkat isu itu ke tengah publik. Ketika terbit, majalah edisi 28 Juni-4 Juli 2010 itu langsung raib dari pasaran. Polisi mungkin gerah hingga akhirnya mulai berseteru dengan redaksi Tempo. Bom molotov pun "mampir" di Kantor Redaksi Majalah Tempo.

"Saya duga Tempo dan ICW dapat data dari Satgas Antimafia Hukum," ungkap Sekjen Komite Bangkit Indonesia Adhie Massardi kepada okezone, Selasa (13/7/2010).

Karena itu, mantan juru bicara kepresidenan era Abdurrahman Wahid itu meminta satgas bertanggung jawab atas dua peristiwa tersebut. Berikut penuturan Adhie dan Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Hendari saat berbincang dengan okezone:
 

Polisi hanya memeriksa Toriq karena kemungkinan dia terlibat dalam pengeroyokan Tama?

Adhie (A): Toriq itu kan bukan apa-apa. Kita beri kesempatan lah kepada polisi karena ini menyangkut martabat mereka sendiri. Kalau sudah selesai prosesnya, baru kita ke satgas.
 

Apa yang akan disampaikan ke satgas?

A: Ini semua kan akibat kepengecutan satgas. Saya duga Tempo dan ICW dapat data dari satgas, yang PPATK. Kenapa satgas tidak membuka sendiri? Satgas harus bertanggung jawab.

 
Ada desakan khusus ke satgas?

A: Kita kan sudah judicial review tentang keputusa presiden yang mengangkat satgas itu. Kami lihat, sekarang satgas cenderung jadi mafia baru yang mengingkari khitahnya untuk membongkar mafia hukum yang mengkriminalisasi KPK.

Saya curiga Yunus Husein yang memberikan data. Polisi juga harus menyelidiki kalau memang itu benar.
 

Jadi apa kaitannya dengan Toriq?

A: Saya sampai saat ini melihat, di belakang semua ini ya polisi. Sampai nanti polisi bisa membuktikan semua. Saya yakin polisi juga punya kemampuan untuk itu.
 

Kenapa Toriq yang dicurigai terlibat penganiayaan terhadap Tama?

Hendardi (H): Saya sendiri, dua peristiwa itu, siapapun, saya kira akan sangat mudah untuk kemudian mencurigai Polri. Tapi satu-satunya jalan untuk menepis itu adalah dengan mengungkap secara tuntas. Walaupun saya kira agak bodoh kalau Polri terlibat.
 

Jadi ada kelompok lain?

H: Kemungkinan itu selalu ada. Oknum lain juga mungkin. Polisi punya kewenangan untuk penyelidikan. Penyelidikan harus transparan sehingga mampu menjawab pertanyaan publik.
 

Yakin kasus ini akan terbongkar?

Saya tidak bisa menerawang itu. Tapi dalam pertemuan kemarin, Kapolri menjamin kok, sudah diketahui pihak-pihaknya, tinggal proses saja. Minggu depan kita diundang lagi untuk mungkin menunjukkan lagi.

(lam)