JAKARTA - Situasi internal koalisi partai politik pendukung pemerintah diperkirakan bakal terus mengalami gonjang ganjing hingga menjelang Pemilu 2014 mendatang.
 
Meski sudah dipererat dengan Sekretariat Gabungan (Setgab), parpol anggota koalisi akan tetap melakukan manuver politik. Alhasil, perang urat syaraf tidak terelakan.
 
Pernyataan Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso yang meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merombak atau mereshuffle kabinet dinilai sebagai bagian bentuk perang urat syarat antar parpol dalam koalisi.
 
"Saya melihat ini sebagai perang urat syarat parpol dalam koalisi," ujar Pengamat Politik Universitas Paramadina Burhanudin Muhtadi di Jakarta, Rabu (14/07/2010).
 
Burhanudin menilai sebenarnya isu reshuffle bukan barang baru. Sebelumnya ada petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) juga pernah mengusulkan reshuffle pascakasus Century. Bedanya, usulan reshuffle dari petinggi Golkar itu mengacu atas hasil evaluasi Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap kinerja kementerian.
 
Namun kesan perang urat syaraf terlihat kentara karena pernyataan reshuffle itu muncul setelah adanya rangkaian peristiwa, misalnya sikap parpol koalisi yang mengkritik Golkar terkait usulan dana aspirasi dan dana Rp1 miliar setiap desa.
 
Apalagi, kata dia, pernah ada pernyataan petinggi PAN yang meminta Golkar keluar dari setgab. Belakangan, PAN pun memunculkan gagasan konfederasi parpol untuk Pemilu 2014. Pasalnya, konfederasi bisa merugikan parpol besar yang selama ini memperoleh kursi "gratis" dari suara parpol yang tidak lolos ke parlemen.
 
Menurut dia, kalaupun ada kesan kuat perang urat syaraf terjadi antara Golkar dan PAN, hal itu bisa jadi terkait dengan pengangkatan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian Setgab.
 
Sebab, kata dia, peran itu sebelumnya dipegang Hatta Rajasa sebagai koordinator koalisi. "Ada kesan Golkar mengambil kavling Hatta," ujar Burhanudin.
 
Burhanudin menilai kondisi ini memperlihatkan parpol koalisi cenderung bertindak sesuai kepentingan pragmatisnya sendiri, salah satunya berupaya untuk saling meningkatkan kursi di kabinet.
 
Menurut dia, koalisi akan terus menerus diwarnai oleh situasi yang tidak menentu dari para anggotanya. "Situasi semacam ini akan terus berlangsung sampai masa pemerintahan SBY-Boediono berakhir," tegasnya.
 
Diketahui sebelumnya, hampir seluruh parpol koalisi menolak gagasan reshuffle kabinet yang disampaikan Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso. Salah satu alasannya, urusan reshuffle adalah kewenangan prerogratif Presiden.
 
Pekan lalu, melalui UKP4, Presiden SBY mengevaluasi kabinetnya yang sudah bekerja sembilan bulan. Evaluasi didasarkan pada Inpres Nomor 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010. Inpres tersebut merupakan hasil raker bersama menteri dan gubernur di Istana Cipanas, 2-3 Februari lalu.
 
Dalam evaluasi itu, 49 subrencana aksi masih dinilai mengecewakan. Berdasarkan evaluasi UKP4, beberapa lembaga yang mendapatkan rapor merah, yakni Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kementerian yang mendapat rapor merah adalah Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo), Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pekerjaan Umum.

(Adam Prawira/Koran SI/lam)