JAKARTA - Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) harus melakukan klarifikasi atas penilaian rapor merah terhadap kinerja menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketua DPP PAN Bidang Komunikasi Politik Bima Arya, mengatakan UKP4 tidak memiliki parameter peniliaian yang jelas.

"UKP4 harus melakukan klarifikasi terhadap parameter penilaian. Menurut kami, UKP4 semestinya bola itu dilempar berikutnya dijelaskan," katanya kepada wartawan di Jakarta Rabu (14/7/2010) malam.

Penilaian UKP4, kata Bima seharusnya dilaporkan secara tertutup kepada Presiden, bukan untuk dipublikasikan. Apalagi wacana untuk mencopot menteri asal PAN dari Kabinet Indonesia Bersatu II sangat prematur.

"Semestinya laporan UKP4 diberikan scara tertutup kepada Presiden bukan dibuka. Itu merong-rong wibawa Presiden. Kalau sudah dibilang merah kalau Presiden membiarkan gimana?" imbuhnya.

Sebanyak 49 dari 369 subrencana aksi pembangunan yang disusun pemerintah mendapat rapor merah karena dinilai masih mengecewakan pelaksanaannya.

Penanggungjawab program tersebut adalah beberapa kementerian, antara lain, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sesuai amanat Presiden, evaluasi dilakukan tiap enam bulan sekali.

(lam)