Politik Indonesia menapaki era kekerabatan. Tengok saja rangkaian pemilihan kepala daerah (pilkada) yang baru berlangsung.

Para istri, anak, dan saudara, baik dari bupati, wali kota maupun gubernur, berlaga untuk melanjutkan jalan yang telah dirintis para incumbent. Fenomena ini, sebagai contoh, terlihat di Kabupaten Bone Bolango, Bantul, kemudian Kediri, Tabanan, Kutai Kartanegara, serta Provinsi Kepulauan Riau dan tentunya masih akan berlanjut dengan gelombang berikutnya. Inikah era klan politik menguasai jabatan publik? Akankah jabatan kepala daerah menjadi sesuatu yang diturunkan melulu atas faktor keturunan? Ada yang menyebut gejala ini sebagai kebangkitan dinasti di kancah politik. Saya menyebutnya sebagai klan atau keluarga politik.

Bukan karena dinasti berada dalam sistem monarki, sedangkan politisi mengarungi sistem politik elektoral, tetapi karena basis kekuasaan yang berbeda. Satu-satunya faktor guna menjadi penerus suatu dinasti adalah garis keturunan dari raja ataupun ratu. Sementara putra/putri mahkota pada klan politik tidak cukup bertumpu pada faktor biologis saja. Penguasaan properti, gerai bisnis, jaringan sosial, dan kecakapan intelektual menjadi modal dasar. Namun, prasyarat utama klan politik terletak pada penguasaan jabatan publik. Klan politik bukanlah gejala anyar.

Di Filipina, misalnya, Presiden Noynoy Aquino adalah generasi keempat dari klan politik Aquino. Juga nama Gandhi, Bhutto, dan tentu saja Kennedy adalah contoh klan politik di belahan bumi lain. Fanatisme pada keluarga terinspirasi dari peribahasa Jerman Blut ist dicker als Wasser yang secara harfiah berarti hubungan darah (keluarga) lebih kuat dibandingkan ikatan lain (dari aspek loyalitasnya). Apakah politik klan di Indonesia akan mengakar?

Basis Klan Politik

Keberhasilan klan politik sangat tergantung pada beberapa faktor. Pertama, basis ekonomi sebagai fondasi merajut basis kuasa. Umumnya keluarga politik di Indonesia tidak menguasai tanah yang sangat luas seperti para cacique maupun land lord di Amerika Latin maupun Filipina. Ini merupakan efek dari masa kolonial hingga Orde Baru. Elite politik? selain keluarga Cendana beserta kroni bisnis mereka? tidak diberi konsesi penguasaan tanah yang sangat luas dan konglomerasi bisnis.

Pada Orde Baru, cenderung dipisahkan antara pemain politik dan bisnis di mana kelompok bisnis lebih sebagai supporting system bagi politisi.Soeharto sangat membatasi “penguasaan” ranah politik dan bisnis dari para pembantunya karena akumulasi dua aras tersebut justru menjadi ancaman bagi kekuasaan Soeharto sendiri. Klan politik lokal melulu bertumpu pada penggunaan dana APBD sebagai instrumen dalam membangun basis kuasanya. Alokasi sumber daya publik inilah yang menjadi kunci keberhasilan. Contohnya kemenangan para istri menandakan bahwa incumbent mampu memanfaatkan posisi politik dan alokasi dana publik yang dibungkus dalam instrumen kebijakan populis untuk memenangi kontestasi elektoral.

Memang ada klan yang membangun kerajaan bisnis, tetapi belum mencukupi untuk pemenangan pilkada yang mahal. Selain itu, klan politik lokal masih tergantung serta rentan terhadap pengaruh institusi dan aktor nasional. Ketergantungan APBD terhadap alokasi dana dari pusat karena minimnya pendapatan asli daerah (PAD) memaksa klan lokal harus tetap bernegosiasi dengan elite pusat. Begitu pula klan politik lokal membutuhkan dukungan politik dari patron di pusat dalam proses pencalonan (baik pemilu legislatif maupun pilkada) serta proteksi jika terbentur masalah hukum. Kekalahan istri Bupati Sukoharjo pada pilkada merupakan contoh ketidakberdayaan klan politik lokal jika berhadapan dengan elite nasional.

Di sisi lain, kemampuan klan lokal dalam menopang kekuasaan politisi nasional juga terbatas. Dalam pemilihan presiden sangat jelas bahwa kandidat lebih mengandalkan popularitas? dengan penggunaan media? dibandingkan bertumpu pada pasokan suara dari ”mitra” elite lokal. Kontras dengan di Filipina di mana survival politisi nasional baik presiden maupun senator bertumpu pada kemampuan elite lokal dalam menyuplai suara pemilih lokal (McCoy, 1993; PCIJ, 2004). Kompetisi antarklan menjadi faktor penting lain. Dalam sistem electoral democracy yang lebih terbuka, setiap klan akan bersaing memperebutkan jabatan politik.

Tanpa kemampuan memonopoli kekuasaan, jaringan bisnis yang menggurita, dan hegemoni sosial, maka peluang memenangi kompetisi jabatan publik tidaklah mutlak. Contoh kekalahan anak Gubernur Kalimantan Timur, adik wakil Gubernur Jawa Tengah, saudara Gubernur Banten atau istri Gubernur Kepulauan Riau dalam pilkada menandakan klan politik belumlah sekuat yang dibayangkan. Juga klan politik belum tentu menang dalam pilkada jika berhadapan dengan para selebritas. Penyebabnya adalah pada penguasaan dan kemahiran akan teknologi elektoral yang masih pada taraf pemula karena baru digeluti dalam enam tahun terakhir. Penyebab lain, renggangnya ikatan patron-client dalam masyarakat, menandakan orientasi pemilih yang lebih bebas dalam menentukan pilihannya.

Kelangsungan Klan

Sayangnya klan politik abai dalam membangun bonafiditas politik. Mereka tidak “berinvestasi” pada aspek yang krusial bagi keberlangsungan klan seperti mempersiapkan pendidikan yang menunjang karier publik. Klan Gandhi, Bhutto, Aquino menyekolahkan anak-anak mereka di universitas terkemuka dunia. Kedua, ada prestasi kerja dan pengalaman berorganisasi sosial-politik sehingga mereka tertempa dan akhirnya mendapat pengakuan publik. Terakhir, tentunya rekam jejak yang bersih. Sayangnya klan politik di Indonesia cenderung menempuh jalan pintas dengan mengandalkan kekuasaan dan sumber daya publik sebagai modal politik mereka.

Tentu, kemunculan klan politik sangat meresahkan. Suksesi jabatan publik menjadi sesuatu yang lebih karena faktor darah ketimbang bonafiditas seseorang. Untungnya, “modal” para klan ini terbatas. Tanpa ditunjang bonafiditas dan hanya bertumpu pada sumber daya publik, dominasi politik mereka tidaklah mutlak. Masih ada harapan agar politik Indonesia tidak dikuasai oleh keluarga tertentu secara turun-temurun, baik di tingkat nasional maupun daerah.(*)

Luky Djani
Mahasiswa Doktoral Asia Research Center, Murdoch University

(//mbs)