JAKARTA - Belakangan ini ramai isu Kabinet Indonesia Bersatu jilid II akan mengalami perombakan (reshuffle). Hal ini ditanggapi dingin oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.
“Evaluasi yang dilakukan sebagai penyempurnaan program dan langkah-langkah, serta penyesuaian targetnya,” ujar Muhaimin di Jakarta, Minggu (18/7/2010).
 
Dia menambahkan, dirinya optimistis evaluasi akan menjadi langkah perbaikan kinerja. “Kita kerja keras supaya kinerja bagus dan presiden melihatnya,” tuturnya.
 
Isu reshuffle ini muncul setelah Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melakukan evaluasi kinerja kabinet. Beberapa menteri disebut-sebut mendapat rapor merah.
 
Menyusul hal itu, tersiar kabar akan adanya reshuffle di KIB jilid II.
 
Di sisi lain, isu ini dinilai dapat mengganggu kinerja para menteri yang disebut mendapat rapor merah. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy, Setidaknya para menteri yang terpublikasikan rapornya merah akan menghabiskan sebagian waktunya untuk menjelaskan sakaligus menggalang opini publik, untuk mempertahankan kursinya. Padahal, reshuffle, merupakan kewenangan penuh presiden.

(lsi)