JAKARTA - Kasus rekening gendut perwira tinggi Polri masih belum tuntas. Untuk itu, sejumah aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta dukungan agar kasus itu segera diselesaikan.

"Kami melihat tidak ada perkembangan signifikan. Laporan hasil pemeriksaan atau penelitian Mabes Polri terhadap kasus itu mengecewakan dan patut diragukan," ujar aktivis ICW Danang Widoyoko saat bertemu dengan anggota dewan dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/7/2010).

Penyelesaian kasus itu mengesankan ada upaya perlindungan terhadap oknum jenderal polisi yang diduga bermasalah. Bahkan, pemeriksaan internal seperti itu menjadi salah satu skenario impunitas terhadap pelaku yang sebenarnya.

"Proses verifikasi oleh internal kepolisian nggak jelas dan tidak wajar. Pihak Polri tidak melakukan proses pro justicia seperti melakukan penyelidikan atau penyidikan. Namun yang dilakukan hanya sebatas klarifikasi," tambahnya.

Pihak kepolisan, sambung dia, juga tidak menelusuri asal muasal transaksi mencurigakan maupun melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diduga mentransfer sejumlah uang kepada oknum polisi tersebut.

Jumat lalu, Mabes Polri telah mengumumkan hasil penelitian terhadap 23 rekening mencurigakan milik perwira tinggi Polri. Sebanyak 17 rekening dapat dibuktikan secara wajar, sementara selebihnya sudah diproses pidana dan satu rekening dimiliki oleh orang yang sudah meninggal.

Danang memandang hasil tersebut malah sebaliknya. "Pernyataan 17 rekening tersebut katanya wajar tapi buat kami tidak wajar. Pihak kepolisian menyatakan rekening itu berasal dari pemindahan rekening dari rupiah ke valas, menanpung penghasilan keluarga seperti usaha angkot, perkebunan, dan sebagainya," paparnya.

Alasan-alasan itu, sambung dia, malah memunculkan kekhawatiran ada upaya rekayasa yang dilakukan oleh pemeriksa internal Polri, sehingga yang semula tidak wajar dibuat seolah-olah menjadi wajar. "Kecurigaan itu muncul karena pihak kepolisian tidak mau terbuka mengumumkan hasil pemeriksaan secara detail ke publik," kata dia.

Atas dasar itu, ICW meminta DPR untuk memanggil Kapolri Jenderal Pol Hendarso Danuri untuk menjelaskan secara detail hasil pemeriksaan terhadap rekening gendut tersebut. "Kami juga mendesak agar DPR menjalankan fungsi pengawasannya dengan cara mendesak presiden untuk membentuk tim verifikasi rekening perwira Polri," desaknya.

Selain itu, ICW meminta agar DPR memanggil KPK dan mendesak lembaga ini untuk memprioritaskan penuntasan kasus korupsi yang terjadi di institusi penegak hukum termasuk di dalamnya penuntasan kasus rekening gemuk Polri.
(ram)