Otsus Tak Berikan Kesejahteraan Buat Papua
JAKARTA - Kebijakan Otonomi Khusus yang diterapkan di Provinsi Papua sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tidak membawa kemajuan bagi rakyat Papua. Indikatornya, indeks pembangunan manusia tahun lalu merosot ke urutan 33 dari 33 provinsi di Indonesia.
"Padahal, 10 tahun lalu ada di urutan 22 dari 29 provinsi. Otsus tidak memberikan apa-apa," kata anggota Tim Pemantau Pelaksanaan otonomi Aceh dan Papua kata Ali Kastela.
Hal itu dikatakannya dalam rapat bersama pemerintah di gedung DPR, Jumat (23/7/2010).
Dikatakan Ali, otsus juga gagal mengangkat kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan. Jika sebelum otsus, mahasiswa Papua tidak perlu membayar SPP dalam kuliah, sekarang justru sebaliknya.
"Keamanan juga membuat masyarakat Papua resah dan gelisah. Kok otsus meriah tapi mereka kelaparan," katanya.
"Gangguan keamanan juga terjadi di daerah strategis, bagaimana tanggungjawap aparat keamanan," paparnya lagi.
Dalam rapat tersebut, pemerintah diwakili Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.
(Hariyanto Kurniawan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
