JAKARTA - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menilai wacana pemotongan gaji atau tunjangan bagi anggota DPR yang sering membolos, tidak akan efektif. Sebab banyak dari anggota DPR yang berprofesi sebagai pengusaha.

“Harus tata secara keseluruhan. Kalau hanya penotongan gaji itu tidak memiliki efek apa pun kepada anggota Dewan. Karena anggota DPR banyak yang jadi pengusaha. Tidak akan bengaruh apa-apa,” kata mantan Ketua Pansus Century ini di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/7/2010).

Penerapan sanksi ini, dinilai Idrus sebatas mekanisme prosedural. Menurut dia, seharusnya publik tidak perlu meributkan persoalan soal kehadiran, melainkan bagaimana kualitas dan kinerja anggota DPR bisa ditingkatkan.

“Semisal, kalau anggota DPR hadir tapi tidak berbuat apa-apa, itu kan tidak berkualitas. Seharusnya kita ngomong persoalan substansi. Harus ada kualitas yang mereka kerjakan, tidak hanya kehadiran,” tegasnya.

Pendekatan penyadaranlah, kata Idrus, yang seharusnya dikedepankan. “Maka harus ditata secara keseluruhan supaya demokrasi lebih substantif. Semisal angota DPR yang bolos,” kata dia.

Anggota DPR yang sering bolos, menurut Idrus, adalah hak fraksi untuk memberikan penilaian sekaligus sanksi, apakah mereka akan diganti, tidak ditugaskan atau periode berikutnya tidak dicalonkan kembali.
(ded)