Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Pelebaran di Jalur Pantura Gresik Bikin Macet 3 Km

Ashadi Ikhsan (Koran Sindo) , Jurnalis-Senin, 09 Agustus 2010 |05:08 WIB
Pelebaran di Jalur Pantura Gresik Bikin Macet 3 Km
(Ist)
A
A
A

GRESIK - Perempatan Duduksampeyan, Jawa Timur, menjadi ‘penyumbat’ arus di jalur Pantura. Selain faktor bottleneck dan tingginya alur penyeberangan utara-selatan, saat ini sedang dilakukan pelebaran jalan.

Pantaun di lapangan, di sepanjang jalur Duduksampeyan hingga Desa Setrohadi dilakukan pelebaran jalan. Tepatnya di sisi kanan dan kiri jalan selebar tiga hingga empat meter. Hal itu dilakukan sebagai wujud program pelebaran jalan nasional.

Akibatnya, hampir setiap pagi jalur pantura yang menghubungkan Gresik-Lamongan ini macet hingga tiga kilometer lebih. Satlantas Polres Gresik mengantisipasi dengan merekayasa jalur, namun tetap saja belum berhasil mengurai kemacetan.

“Karena arus lalu lintas terlalu padat, sementara ruas jalan sudah tidak memadai lagi, dari arah selatan yang kebanyakan warga beraktivitas ke pasar, harus bergantian dengan kendaraan dari arah barat dan timur (Gresik-Lamongan), ungkap Adi Sarminto (32), warga Desa Sumengko, Kecamatan Duduksampeyan, Minggu (8/8/2010).

Kasatlantas Polres Gresik, AKP Satria Permana, mengatakan pihaknya akan menambah personel menjelang puasa, hingga tuntasnya arus mudik lebaran. Namun, dia meminta kepada pemerintah untuk segera menuntaskan proyek pelebaran.

“Kalau tidak secepatnya dituntaskan akan terjadi kemacetan yang luar biasa,” ujar Satria.

Kemacetan ini sebenarnya juga bersumber dari kegagalan pemerintah membebaskan lahan milik warga. Sampai berita diturunkan, masih ada sekira 13 sampai 15 pemilik bangunan yang menolak dibebaskan, karena belum ada titik temu soal jumlah ganti rugi.

Terkait dengan pembebasan lahan, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Mulyanto, mengatakan pihak Pemkab Gresik sudah pernah melaksanakan hasil negoisasi tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Tapi gagal, karena tuntutan warga yang disepakati dengan tim provinsi tidak sesuai dengan harga normal. Siapa yang berani bertanggung jawab jika kemudian ada audit,” ujar Mulyanto.

Saat itu, warga meminta bangunan tanah mereka dihargai Rp500 juta, tanpa hitungan sesuai normalnya akad pembelian tanah.

Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tugas Husni Syarwanto menegaskan pihaknya optimistis pelebaran jalan itu tuntas sebelum musim mudik. Karena saat ini terus dilakukan pengerjaan.

“Proyek itu proyek jalan nasional. Tetapi, kami tetap dilibatkan dalam pengawasan. Karena itu, kami bisa prediksikan secepatnya tuntas,” pungkas Tugas.

(Dian AF)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement