"Indonesia-Malaysia Sama-Sama Tak Dipermalukan"

JAKARTA - Kebijakan penukaran tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan tujuh nelayan Malaysia sudah tepat dalam konteks memelihara hubungan baik kedua negara.

Dalam pergaulan internasional kedua belah pihak, kata pakar hukum internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII) Djawahir Tantowi, sama-sama tidak dipermalukan. “Ini solusi yang cukup moderat,” ujarnya kepada okezone di Jakarta, Senin (23/8/2010).

Djawahir memahami protes dari sejumlah aktivis di Tanah Air atas kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pihak-pihak yang tidak sepakat atas kebijakan ini menuntut agar Indonesia mendesak Malaysia minta maaf atau membawa persoalan ini ke ranah Mahkamah Internasional.

Bahkan para legislator di Senayan dalam pekan ini akan memanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri KKP Fadel Muhammad untuk menjelaskan insiden di Bintan, Riau pada 13 Agustus lalu serta penyelesaiannya.

“Tapi jangan lupa kepentingan Indonesia untuk melakukan request-request ke Malaysia. Baik dalam persoalan TKI maupun WNI yang akan dihukum mati. Kenapa solusi ini diambil? Karena posisi diplomatik kita lemah,” ujarnya.

Menurut Djawahir, sengketa kemarin masuk dalam kategori sangat sensitif, sehingga penyelesaian secara adat merupakan solusi terbaik. Pendekatan buadaya semacam ini, menurut dia, seringkali sangat efektif dalam menyelesaikan konflik antar negara.

“Demi memelihara hubungan baik yang mengutamakan kemaslahatan bersama, ketimbang menyelesaikan terlalu formal tapi menimbulkan dampak negatif bagi kedua pihak, jadi kebijakan presiden kemarin merupakan solusi pragmatis,” tandasnya.

(Muhammad Saifullah )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.