MAKASSAR- Fraksi Partai Golkar akan mengajukan Hak Interpelasi di DPR jika pemerintah tetap lamban menangani kisruh perbatasan dengan Malaysia. Pasalnya kedaulatan bangsa haruslah tetap dipertahankan dan diperjuangkan.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengemukakan hal tersebut di Warkop Dapur Sulawesi, Jalan Ujungpandang, Makassar Senin (30/8/2010) malam.
Aburizal menegaskan, partainya akan meminta klarifikasi kepada pemerintah melalui Komisi I DPR terkait kisruh perbatasan dan kejelasan sikap menghadapi kisruh saat ini. Menurutnya, lintas batas antara Malaysia dan Indonesia harus diperjelas dan tak boleh lagi ditunda.
"Hak interpelasi adalah hak untuk bertanya, pemerintah harus memberikan jawaban. Pemerintah tidak usah takut, karena itu hal biasa dilakukan di DPR, "terangnya.
Aburizal menambahkan, hak interpelasi itu juga akan digunakan untuk mempertanyakan isu mengenai adanya beberapa orang menteri yang tidak nasionalis. Hal itu kata dia, diperlukan guna memperjelas berbagai permasalahan yang timbul karena tata batas antar negara yang belum menemukan titik temu itu.
"Dalam satu langkah diplomasi harus ada langkah tegas dari pemerintah. Kita memang harus bersahabat dengan semua bangsa. Tapi tentunya kedaulatan bangsa adalah segalanya. Tapi walaupun hati kita panas, tapi kepala harus tetap dingin. Ambillah langkah kongkrit yang tegas dan berwibawa, "ujarnya.
Aburizal menegaskan sekaranglah saatnya masalah perbatasan Malaysia dan Indonesia diperjelas. Dengan lintas batas yang jelas kata dia, maka dapat diketahui mana yang salah mana yang benar.
"Selama ini kita tahu Malaysia menunda masalah perbatasan karena masalah perbatasan dengan Singapura belum selesai. Karena saat ini dengan Singapura sudah selesai, maka sepatutnyalah kejelasan perbatasan dengan Malaysia diselesaikan secepatnya,” pungkasnya.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.