Bisa jadi bukan pemerintah atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melempem, bimbang, dan mencla-mencle, dalam menghadapi Malaysia belakangan ini.

Dengan diplomasi yang low profile, soft¸ dan kompromistis ini dia ingin menunjukkan kematangan adab, kedewasaan tradisi kepemimpinan, dan pola hubungan di mana yang pihak dominan mengayomi. Sebuah pilihan yang lebih berpihak pada gaya Soeharto yang kalem dan persuasif, ketimbang Soekarno yang keras dan agresif. Namun, semua pilihan itu tentu saja mesti memiliki modal yang kuat untuk dipraktikkan. Modal itu adalah superioritas yang nyata di pihak kita, dalam banyak elemen kenegaraan maupun kebangsaan, dibanding pihak lain.

Dalam kasus mutakhir, tampaknya SBY kurang begitu yakin dengan superioritas itu. Tepatnya dia lebih yakin dengan stabilitas ekonomi dan politik yang akan lebih terjamin jika tidak ada gejolak, secara internal maupun eksternal. Pragmatisme kompromistis seperti ini sebenarnya sudah menjadi semacam gejala umum di pemerintahan dunia. Jika bukan karena faktor historis, radikalisasi elite atau keterpaksaan keadaan, jarang seorang pemimpin sebuah negeri mengambil posisi konfrontatif, apalagi berinisiatif untuk berkonfrontasi dengan negara tetangga.

Eropa, Afrika umumnya, bahkan di kebanyakan negara Timur Tengah atau Timur Jauh, kini cenderung mengambil sikap pragmatis ini. Tidak peduli dia dari ideologi kanan atau kiri, kecenderungan untuk pragmatis (bergerak ke tengah) harus dilakukan. Realitas kehidupan modern pun memang menyediakan ruang yang makin kecil bagi sebuah idealisme, juga ideologi. Globalisasi yang diikat oleh teknologi komunikasi, transportasi, logika, dan ilmu yang materialistik–serta sistem-sistem yang menjadi turunannya– memang menempatkan manusia, bangsa-bangsa, bahkan negara paling maju dan modern sekalipun, dalam keniscayaan standar-standar hidup tertentu.

Sebuah keniscayaan yang menyandera tiap bangsa, juga para pemimpin (baca juga: elite)-nya untuk hanya bermain dalam regulasi dan standar nilai yang kian universal, namun juga cenderung konservatif. Universalisme konservatif ini sesungguhnya, dalam inti adat dan adabnya, tidaklah membawa hal yang baru. Dia hanya meresonansi atau mengamplifikasi cara lama–bahkan purba–hidup manusia: survival of the fittest.

Ketika bumi yang rapuh dan ringkih ini kian kering sumber dayanya, manusia pada akhirnya harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk setetes air atau bensin saja. Dalam situasi seperti itu, penting untuk mengetahui–lebih tepatnya menjadi–“king of the jungle”. Menjadi pemenang, dengan cara apa pun, untuk memberi jaminan bagi keberlangsungan (survivality) bangsa atau subspesiesnya.

Di titik inilah, setiap bangsa akan menggali semua kemungkinan keunggulan atau superioritasnya, untuk menunjukkan kedigdayaan, dominasinya atas bangsa lain. Semacam syndrome of superiority. Dalam bentuk yang sedikit lebih artifisial, Malaysia saya kira, terkena sindrom ini.

Realitas bagi SBY

Dalam konstelasi global yang dicekam psikologisme Perang Dingin tahun 60-an, Soekarno tak terelak terjangkit sindrom di atas. Ia menjadi tak terelakkan sebagai pilihan diplomasi negeri muda yang tengah menegakkan nama dan eksistensinya. Soeharto menikmati hasilnya sehingga dia terhindar dari sindrom serupa atau lebih tepat dikatakan: dia memiliki bentuk ekspresi berbeda.

Tidak high namun low profile, tidak demonstratif atau konfrontatif namun humble dan kolaboratif. Tidak pamer kekuasaan tapi sembunyi kekuatan. Terbukti, pilihan kedua lebih efektif bahkan lebih kuat daya ancamnya. Sementara itu, apa yang dihasilkan Soeharto dalam diplomasi global maupun regionalnya, tampak tak dapat dinikmati, dilanjutkan atau dikembangkan oleh para pemimpin penerusnya. Reformasi 1998 yang menginisiasi keriuhan “kebebasan” mau tak mau memakan korban utama kekuatan bangsa ini: soliditas politik dan diplomasinya.

Pergantian kekuasaan itu segera menyandera negeri ini pada kebutuhan-kebutuhan yang selalu urgen dan kritis, akibat tuntutan-tuntutan hidup yang dibiarkan melambung dan melebar ke mana-mana, demi “kebebasan” tadi. Rakyat kemudian pun tercekam oleh kebutuhan yang meroket lebih cepat dan tinggi ketimbang infrastruktur fisik dan moral yang mereka miliki.

Mungkin ekspresi lebih tepatnya: masyarakat dicekam oleh kebutuhan yang ditransplantasi oleh kultur “kebebasan” tadi, yang ternyata tidak sepadan atau fit in dengan infrastruktur fisik dan moral yang kita miliki. Namun ia sudah menjadi risiko tak terbantah, seakan given. Seorang pemimpin, mana pun siapa pun, juga SBY, misalnya, harus menerima realitas itu, mau tak mau.

Maka, apa yang terjadi pada seorang SBY, ketika secara internal dia harus menerima desoliditas politik dan diplomasi internasional, secara eksternal menghadapi hiper-pragmatisme masyarakat yang cenderung hedonik. Plus, beban kecerdasan kekuasaan manapun harus bertumpu pada tujuan: mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Alhasil: tiada pilihan terbaik bagi SBY, kecuali kompromistis. Dan untuk satu hal ini, perlu saya meyakinkan: yang dahulu cukup dimodali oleh kecerdikan kaum inferior, tapi kini membutuhkan kecerdasan juga kelicinan tingkat tinggi.

Politik yang Dewasa

Saya tidak merasa ragu dan sungkan untuk menyatakan Presiden SBY ada dalam maqam kepemimpinan seperti itu. Tanpa perlu menyetujui pujian para pembantunya maupun kritik para penentangnya. Karenanya, saya mafhum mengapa menghadapi Malaysia yang seolah tidak lepas-lepas dari masa akilbaliknya itu, pemerintah terlihat begitu santai bahkan berlagak santai.

Sementara sebenarnya kita pun mafhum, Pemerintah Malaysia saat ini masih berkubang pada sindrom superioritas ala Soekarno di atas, melanjutkan gaya pemerintahan Mahathir Mohammad yang dikenal sebagai “the little Soekarno” itu. Pada 60 dan 70-an, ketika era Perang Dingin masih meraja, tentu saja gaya seperti itu kuat “berbunyi”.

Di masa ini, ketika kekuatan dunia sudah berserak, tidak lagi hanya di Utara dan Barat, tapi juga di Selatan dan Timur, diplomasi Malaysia belakangan memang terasa tidak mature, terlebih dengan superioritas yang artifisial dan dipaksakan. Politik yang tidak mature itu dapatlah dimaklumi, ketika kita melihat Malaysia sebagai sebuah bangsa mengalami semacam krisis.

Krisis dalam potensi-potensi yang membuat nafsunya menjadi negeri maju atau terdepan di Asia Tenggara– saja–sulit terealisasi. Krisis itu menguat dalam potensi kulturalnya, bahkan hingga di tingkat identitas sehingga orang Malaysia sudah mengalami kesulitan hanya menghadapi pertanyaan paling mendasar: bagaimana mereka bisa menjadi negara kuat dan maju, jika jati diri bangsanya tidak berada di tanahnya sendiri, tapi justru di seberang, di satu bagian negara tetangganya?

Saya kira untuk menghadapi “pribadi” yang gelisah semacam itu, kematangan karakter sudah cukup untuk meredamnya. Tanyalah pada mereka, apa yang mereka (Malaysia) mau? Dan segera berikan. Ya, berikan mereka semua yang intangible, yang takkan habis kita miliki. Bukankah tangan penerima ada di bawah, ada dalam dominasi pemberi? Tidakkah dengan demikian apa yang semua mereka miliki, bahkan jati diri, hanya bagian kecil dari kita?

Dalam logika politik dan kekuasaan, tentu situasi ini mudah dipahami manfaatnya. Jika secara moral dan mental telah takluk, selebihnya bukan perkara sulit lagi. Tapi, justru itu masalahnya. Kecerdasan dan kelicinan penguasa saat ini tidak serta-merta menyatakan kematangan karakternya. Ini beban terberat pemerintah dan SBY. Juga bangsa ini, tentu saja. Walau untuk yang terakhir, seharusnya tidaklah begitu. Siapa hendak membuktikan sebaliknya?(*)

Radhar Panca Dahana
Budayawan


(//mbs)