PPP: Interpelasi Soal Malaysia Tak Tepat
JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani menilai usulan pengajuan hak interpelasi terkait persoalan Malaysia belum tepat.
"Sampai saat ini PPP belum menganggap perlu diajukannya hak interpelasi," kata Ahmad Yani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/8/2010).
Menurutnya, usulan yang digulirkan Partai Golkar itu wajar, akan tetapi belum menyentuh substansi persoalan. "Interplasi hak yang normatif. Belum begitu urgensi, tidak substansi persoalannya," ujarnya.
Anggota Komisi III ini berharap pemerintah bisa bersikap tegas menindaklanjuti ulah Malaysia menangkap petugas DKP yang kemudian memancing kemarahan sejumlah kelompok di masyarakat. "Saya berharap pemerintah lebih tegas. Butuh artikulasi politik luar negeri, tidak bisa lagi soft diplomasi," katanya.
Sebelumnya, muncul isu bahwa pemerintah Malaysia berencana akan mengeluarkan travel advisory. Hal ini terkait respons pemerintah Malaysia yang berang dengan aksi demo para aktivis Indonesia di Kantor Kedubes Malaysia di Indonesia.
Bahkan, Menlu Malaysi Anifah mengatakan, pihaknya meminta Jakarta menangani demo anarkis sebelum Malaysia habis kesabaran. Pernyataan ancaman ini, dalam dunia diplomasi, bisa dikatakan sangat keras.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu sejumlah pendemo membakar bendera Malaysia dan melempari Kantor Kedubes Malaysia di Indonesia dengan kotoran manusia. Aksi ini menyusul ditangkpanya tiga petugas DKP oleh polisi Diraja Malaysia.
(Dadan Muhammad Ramdan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
