JAKARTA- Elit Partai Golkar membantah kebijakan pembatalan hak interpelasi insiden penangkapan tiga petugas DKP di Bintan, Riau pada 13 Agustus lalu, berkaitan dengan wacana reshuffle kabinet setelah Lebaran.

Kebijakan tersebut murni karena pertimbangan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan sengketa dengan Malaysia secara bermartabat.

“Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan reshuffle kabinet,” ujar Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di kantor LSI, Jalan Lembang Terusan, Menteng, Jakarta, Kamis (2/9/2010) malam.

Priyo menjelaskan, kebijakan tersebut semata-mata diambil untuk menunjukkan respons positif terhadap sikap presiden yang perlu diapresiasi. “Meskipun kita tahu di masyarakat masih banyak kritikan terhadap respons dari beliau itu,” tandasnya.

Wacana menggulirkan hak interpelasi insiden Bintan sebelumnya dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dia berharap dengan adanya interpelasi, pemerintah akan lebih serius menyelesaikan sengketa dengan Malaysia.

Gagasan ini sempat disambut sejumlah politisi Senayan dari partai lain. Namun Golkar sendiri akhirnya mengurungkan niatnya.
(ful)