DEPOK - Front Pembela Islam (FPI) Depok menolak rencana pembekuan organisasi massa (ormas) anarkis oleh Kapolri Bambang Hendarso Dhanuri. FPI bahkan menolak disebut anarkis dan mengklaim selalu berkoordinasi dengan polisi setiap akan menggelar kegiatan.
Hal itu dikatakan ketua DPW FPI Depok Habib Idrus Al Gadhri kepada okezone, Jumat (3/8/2010).
 
Dia menilai, rencana Kapolri itu hanya ingin menciptakan citra baik untuk dirinya menjelang berakhirnya masa kepemimpinan. Idrus meminta Kapolri untuk tidak langsung memutuskan pembekuan tersebut hanya berdasarkan data dari LSM.
 
”Menurut saya Kapolri sekadar ingin cari nama. Jangan mencari kambing hitam atas kegagalannya, menjelang akhir periode jabatannya, 20 Oktober mendatang. Dia (Kapolri) ingin memberikan imej baik kepada semua orang. Perjuangan kami tidak akan berhenti,” tandasnya.
 
Idrus membantah aksinya selama ini telah meresahkan masyarakat. Selama ini, kata Idrus, justru FPI bertindak untuk masyarakat dalam memberantas tempat-tempat maksiat.
 
“Kalau dikatakan kehadiran FPI membuat resah masyarakat itu alasan yang dibuat-buat. Masyarakat mana yang dimaksud? Kalau ditanya ke orang mabuk, pengusaha hiburan malam, mafia, koruptor pasti jawabannya meresahkan tapi kalau yang ditanya ke orang yang mempercayai Tuhan, orang yang beradab, orang pesantren dan orang berakhlak tentu tidak menganggap resah terhadap FPI,” jelasnya.
 
Sebelumnya, dalam rapat gabungan dengan Komisi II, Komisi III, dan Komisi VIII DPR, Kapolri mendesak segera disusun sanksi pembekuan bagi ormas yang berulang kali melakukan pelanggaran sebagai revisi UU Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Ormas.

(lsi)