MOJOKERTO - Ketenangan umat Islam di Kota Mojokerto terusik menyusul beredarnya selebaran yang memuat ajaran Islam, namun tak sesuai dengan syariat. Selebaran itu banyak beredar di beberapa masjid akhir-akhir ini.

Adanya selebaran yang menyampaikan ajaran nyleneh ini terungkap setelah beberapa tokoh masyarakat, jamaah masjid, dan organisasi Islam melaporkan masalah ini ke Komisi III (Kesra) DPRD Kota Mojokerto hari ini. Mereka khawatir jika tidak segera ditindak, penyebaran selebaran menyesatkan itu semakin luas.

Dalam selebaran yang tercetak warna di atas kertas folio itu menyampaikan beberapa ajaran yang dinilai menyimpang dari syariat Islam. Salah satunya menyebut jika ada rasul setelah Nabi Muhammad. Selain itu, disebutkan pula bahwa berzikir akbar dan berzikir menggunakan hitungan merupakan kegiatan yang menyimpang.

Dalam selebaran itu pula disebutkan inisial SR sebagai identitas penulis. Lengkap dengan identitas penerbit, yakni KW yang terpampang di bagian belakang. Bahkan tertulis pula motto jelas, tegas dan bertanggung jawab serta nomor telepon penulis. Juga tertulis website penerbit selebaran ini.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik mengatakan sebenarnya selebaran ini telah lama beredar di masyarakat, terutama di masjid-masjid saat salat Jumat digelar. Namun diakuinya sejak awal bulan Ramadan, peredaran selebaran ini semakin meluas. ”Dan memang peredarannya saat ini mulai meresahkan masyarakat,” terang Junaedi.

Dia mengungkapkan beberapa penjelasan yang dinilai meresahkan warga adalah penulis dan penerbit menyampaikan akan ada nabi setelah nabi Muhammad. Selain itu, membaca Alquran yang disyairkan dengan model musabaqoh tilawatil quran (MTQ) dianggap mendustakan.

Serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rusaknya moral bangsa Indonesia. ”Yang menyangkut syariat inilah yang membuat masyarakat, utamanya umat muslim resah,” tegas politisi PKB ini.

Dia mendesak kepada aparat hukum dan Pemkot Mojokerto untuk menelusuri penyebar selebaran ini. Karena menurutnya, isi selebaran tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai upaya penistaan agama. ”Kalau tak ada langkah konkret dari aparat hukum, kami akan menggerakkan ormas untuk bertindak,” tandasnya.

MUI setempat mengaku tak akan gegabah menyikapi masalah ini. Sebaliknya, MUI justru menilai jika penerbit selebaran tersebut hanya mencari sensasi dan popularitas. ”Hal ini tak perlu ditanggapi,” terang Ketua Bidang Fatwa dan Hukum MUI Kota Mojokerto, Wahib Wahab.

Soal tuduhan bahwa MUI yang harus bertanggung jawab atas rusaknya moral bangsa, Wahib Wahab enggan menanggapi lantaran siapa di balik selebaran itu masih belum jelas. ”Kalau seperti aliran Santriloka, kita akan tindaklanjuti. Kalau seperti ini, masyarakat tak perlu resah. Tenang saja!” imbaunya.

(Tritus Julan/Koran SI/ton)