JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor memandang wacana pembubaran terhadap ormas yang berbuat anarki patut disikapi secara arif.

Hal ini disampaikan Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid merespons maraknya tindak kekerasan bernuansa agama belakangan ini. Menurutnya, pemerintah harus lebih tegas dalam menindak ormas yang anarkis.

“Pembubaran ormas ini harus kita sikapi secara arif, kalau menurut saya salah satu ketegasan dari pada siapapun, gerakan apapun, ormas apapun, dan organisasi apapun tidak hanya ormas yang melanggar Pancasila, UUD 45 serta UU yang lain, boleh dan harus dilibas,” ujar Nusron di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (24/2/2011) malam.

Namun, lanjut Nusron, jika ormas-ormas itu tidak melanggar Pancasila dan UUD 45 maka solusi yang tepat adalah dilakukan pembinaan.

“Jangan biarkan (ormas anarkis), jadi kalau ormas tidak melanggar peraturan, wajib pemerintah membina ormas karena ormas adalah aset bangsa. Karena itu kalau ditanya tegasnya bagaimana tergantung, kalau ormasnya terbukti melanggar Pancasila, UUD 45, atau melanggar UU lainnya silakan bubarin. Tapi kalau tidak terbukti ya tidak patut dibubarkan,” tegasnya.

Menurutnya, yang berhak menyatakan sebuah ormas melanggar UU atupun Pancasila adalah pengadilan. Perlu adanya putusan hukum tetap sehingga pembubaran ormas itu sah dilakukan.

“Yang berhak memutuskan melanggar UUD 45, Pancasila adalah pengadilan. Karena itu pemerintah sebelum membubarkan sebaiknya dibawa ke pengadilan dulu. Tapi begitu pengadilan menyatakan si A, si B, melanggar UU silakan dibubarin. Termasuk kami pun, kelompok kami pun kalau dianggap melanggar UU, melanggar Pancasila kita siap dievaluasi dibawa ke pengadilan,” ujarnya.

Lantas bagaimana dengan ancaman pimpinan ormas tertentu untuk melawan Presiden? “Kalau soal melawan atau tidak melawan itu nanti kita lihat, buktikan dulu. Kalau pengadilan telah membuktikan dia (ormas) melanggar UUD 45 , Pancasila, pengadilan sudah memutuskan kemudian dia melawan, tangkap yang bersangkutan. Tapi (dibawa) pengadilan dulu, kalau belum ada bukti, hanya statement-statement nanti dulu. Negara kita kan negara hukum, negara kita menggunakan hukum positif,” jelasnya.
(ful)