BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perluasan akses keadilan bagi rakyat dapat dilakukan melalui pengelolaan perkara di pengadilan yang makin efisien dengan menerapkan kemajuan teknologi informasi, dan mendorong peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bantuan hukum untuk masyarakat.

Selain itu, akses keadilan di bidang hukum juga dilakukan melalui penyelenggaraan sidang keliling hingga di daerah terpencil dan mendorong pembebasan biaya berperkara bagi masyarakat tidak mampu.

Selanjutnya, SBY mengatakan pada lingkup yang lebih luas, kita berikan akses masyarakat pada produk-produk pengadilan. 

"Kita berikan putusan dan penetapan pengadilan yang lebih cepat dan lebih mudah," kata SBY pada acara konferensi International Association of Court Administrator (IACA) 2011 di Istana Bogor, Senin, (14/3/2011).

SBY mengatakan, lebih dari dua tahun yang lalu, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, disediakan fasilitas mediasi musyawarah di pengadilan bagi masyarakat yang memerlukan. Inilah sesungguhnya hal yang amat penting untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi rakyat, dalam memperoleh rasa keadilan dalam sistem peradilan.

Sementara itu, SBY juga mengharapkan konferensi International Association of Court Administrator (IACA) 2011 dapat lebih memantapkan model administrasi peradilan kontemporer dan universal, serta lebih memberikan keadilan bagi masyarakat di seluruh dunia.

Konferensi IACA 2011 yang dilangsungkan di Bogor, Indonesia dihadiri oleh 206 perwakilan dari 21 negara adalah suatu kebanggaan bagi Indonesia.

"Access to Justice" yang menjadi tema besar pada konferensi ini, dinilai SBY tepat, relevan,  dan kontekstual bagi semua negara anggota IACA.

"Tema ini mengajak kita semua, untuk menyamakan persepsi sekaligus  mencari  terobosan dan solusi yang inovatif, bagi peningkatan peran administrasi dan manajemen peradilan, utamanya dalam memperluas akses penegakan hukum yang berkeadilan, bagi rakyat di negara kita masing-masing," katanya

Bagi Indonesia pembangunan hukum yang berkualitas merupakan sebuah keharusan. Pembangunan hukum yang berkualitas merupakan bagian terpadu dari pemantapan konsolidasi demokrasi yang berkelanjutan, menuju masa depan bangsa yang lebih adil, lebih demokratis, dan lebih sejahtera.

Peningkatan kualitas pembangunan hukum diarahkan untuk terwujudnya kepastian hukum yang makin kuat dan makin dipercaya oleh rakyat. Termasuk kepastian hukum yang dapat memberikan rasa keamanan, rasa keadilan, dan kepastian berusaha bagi semua pihak.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum yang makin kuat dan makin dipercaya, pemerintah Indonesia terus berupaya memperluas akses keadilan bagi rakyat, utamanya dengan menyempurnakan peran administrasi dan manajemen pengadilan.
(ugo)