JAKARTA - Isu penggulingan pemerintahan SBY sebenarnya berpusat dari penyataan terbuka mantan KSAD Jenderal TNI Purn Tyasno Sudarto. Dia kecewa terhadap performa SBY yang sudah keluar dari sapta marga, sumpah prajurit, membuka faham neoliberal masuk, hingga membiarkan tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Tyasno juga dituding ada di balik layar kasus kekerasan yang dilakukan kelompok Islam garis keras, dan merestui lahirnya Dewan Revolusi Islam (DRI) seperti dirilis media Aljazeera. Namun sejauh ini, belum ada bantahan dari Tyasno terkait tudingan-tudingan tersebut.

Pengamat intelijen Andi Wijayanto mengatakan ada tiga skenario untuk melengserkan SBY. Pertama, kudeta militer. Namun isu purnawirawan jenderal akan melakukan kudeta terhadap pemerintahan SBY-Boediono sangat kecil kemungkinan terjadi.

"Untuk melakukan kudeta harus dibutuhkan pasukan setingkat batalion yang dipimpin oleh kolonel. Dalam hal ini tidak ada purnawirawan jenderal yang memiliki akses untuk menggerakkan pasukan aktif. Saat ini Indonesia tidak seperti Libya yang terjadi pecah kekuatan di militer antara yang pro dan kontra-Khadafi," jelasnya kepada okezone, Kamis (24/3/2011).

Selain itu, kata Andi, SBY cukup berhasil membangun soliditas di kalangan militer karena selektif dalam melakukan konsolidasi.

Kedua, kudeta politik. Yakni, melalui proses pemakzulan atau impeachment melalui lembaga legislator. cara ini lagi-lagi para purnawirawan jenderal yang kecewa terhadap SBY tidak punya akses ke politik formal.

Ketiga, upaya impeachment sistematis dengan cara menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Hal itu dilakukan dengan menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menangani konflik komunal, teror bom, dan lainnya.

"Saat ini memang terjadi upaya untuk menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Tapi saya tidak melihat ada upaya sistematis di sini. Baru secara beruntun yang melemahkan pemerintah. Ada rusuh Cikeusik, Temanggung, heboh Wikileaks, sampai, teror bom buku," papar Andi.

Dia menambahkan, gerakan pelemahan ini masih bersifat sporadis. Belum tampak ada individu atau kelompok yang mendalangi semua peristiwa tersebut.

Mengenai dugaan para purnawirawan jenderal berada di balik pendirian DRI yang siap menggantikan pemerintahan SBY-Boediono, Andi juga melihat masih terlalu jauh. "Kalau mereka tetap memegang sumpah prajurit, sapta marga, maka kecil kemungkinannya lakukan kudeta. Militer akan mempertahankan Indonesia tetap dalam bingkai NKRI dan Pancasila," imbuhnya.

Terkait isu kudeta ini, Menko Polhukam Djoko Suyanto pun menanggapinya datar. "Ya, aya aya wae lah, kita kan sudah mengembangkan demokrasi. Tahapan demokrasi sudah ditentukan dan itu diatur oleh undang-undang, kesepakatan kita dalam meneruskan tahapan demokrasi dengan DPR melalui platform politik."

Senada disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.“Tidak pernah ada laporan yang masuk bahwa ada perencanaan kudeta,” katanya. Purnomo juga membantah adanya anggapan bahwa Presiden SBY terlalu lemah dan terlalu reformis sehingga layak dikudeta.
“Itu tidak betul. Karena dalam menghadapi proses demokratisasi seperti ini ‘kan harus melihat jernih semua permasalahan. Tidak bisa digegabah begitu saja,” katanya.

Anggota Komisi Pertahanan DPR, Salim Mengga juga meragukan kabar rencana penggulingan SBY oleh sejumlah purnawirawan TNI. Purnawirawan berpangkat Mayjen ini bahkan menyebut penggulingan SBY hanya dongeng belaka. "Saya pikir di zaman sekarang ini purnawirawan lakukan kudeta hanya dongeng," ujar Salim.
(ram)