SURABAYA- Munculnya Dewan Revolusi Islam (DRI) menunjukkan kurang tegasnya aparat penegak hukum di Indonesia. Selain itu, penegakkan supremasi hukum di Indonesia yang lemah.

Hal itu mengakibatkan gerakan-gerakan tersebut semakin mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini disampaikan Presedium Jaringan Masyarakat Anti-Kekerasan (JAMAK) Jawa Timur, Acamad Zainul Hamdi.

"Munculnya DRI itu menunjukkan aparat tidak berdaya menghadapi gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam untuk memecah belah NKRI," kata pria yang akrab disapa Inung ini kepada Okezone, Kamis (24/3/2011).

Dia menambahkan, beberapa orang yang muncul di DRI itu memang memiliki garis ideologi atas berdiri negara Islam di Indonesia. Seperti Abu Bakar Ba'asyir, Amir Jamaah Ansharus Tauhid (JAT) ini merupakan sisa dari pemberonkahan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Ideologi ini satu garis dengan pembentukan negara Khilafah Islam yang selama ini digembor-gemborkan pencetus DRI itu.

Meski mengatasnamakan Islam, namun dia yakin gerakan tersebut tidak didukung sepenuhnya oleh kalangan Islam mayoritas di Indonesia.

Aparat harus tegas, jangan lantas membiarkan gerakan ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kembalikan kepada sistem hukum yang ada di Indonesia.

Dia mencontohkan pemberontakan di Papua, Maluku dan Aceh aparat mampu bertindak tegas. Sehingga gerakan itu tidak berani berkutik.

"Saat ini aparat tidak melakukan apa-apa dan cenderung membiarkan gerakan itu. Dengan gembar-gembor yang ada DRI bisa dikategorikan makar dan harus ditangkap jangan dibiarkan," tandasnya.
(kem)