JAKARTA- Anggota DPRD DKI Jakarta menggelar rapat di Puncak. Hal itu Dibenarkan oleh sejumlah anggota. Namun mereka berdalih, rapat tersebut sudah sesuai aturan.

Ahmad Husin Alaydrus, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, mengaku pembahasan rapat di Puncak Bogor merupakan kebijakan pimpinan dewan. “Kalo  melanggar saya tidak mengetahui itu,” kata Ahmad di Jakarta, Senin (18/7/2011).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan kebijakan menentukan lokasi rapat ada di kepemimpinan. ”Saya mengikuti keputusan pimpinan,” ungkapnya.

Dia mengaku mengikuti rapat tersebut tanpa melakukan memprotes. Dia juga mengaku tidak tahu alasan kenapa rapat ini dilakukan di luar gedung.

”Saya ikut rapat,  nggak tahu kenapa digelar di puncak tanyakan saja kepada ketua Bang-Gar (Badan Anggaran),” ungkap Triwisaksana.

Senada hal itu, anggota komisi E DPRD DKI Jakarta, yang enggan disebutkan namanya, menjelaskan pihaknya tidak dapat menolak rapat tersebut karena sudah keputusan ketua. ”Sebenarnya kita juga malas kalau ke luar kota, tapi lumayan bisa dapat SPJ (surat perintah jalan),” terangnya.

Saat ditanya besaran uang SPJ tersebut, pihaknya menjelaskan bisa sampai Rp1 juta.  

Ketua Badan Anggaran, sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferial Sofyan, membantah kegiatan di luar kota ini untuk rekreasi anggotanya. “Bukan refreshing, tapi biar lebih konsentrasi melakukan pembahasan,” jelasnya. 

Dia juga membantah kegiatan rapat pembahasan di luar gedung ini melanggar hukum, karena sudah menjadi keputusan dalam tata tertib sebelumnya. ”Diperbolehkan sesuai tata tertib,” ujarnya.

Pihaknya dalam melakukan pembahasan ini menjelaskan sudah menggelar empat kali rapat, tiga penyelenggaraan dilakukan di dalam gedung. Sedangkan baru satu kali di gelar di luar kota.

Namun dari informasi yang dihimpun, kegiatan ini sudah beberapa kali diselenggarakan di luar kota.
(ugo)