HUT ke-50, Apa Saja Prestasi Kejaksaan?

Jum'at, 22 Juli 2011 09:54 wib | Dede Suryana - Okezone

JAKARTA - Menjelang ulang tahunnya yang ke-50, Kejaksaan mendapatkan kejutan istimmewa dari Presiden, dengan disetujuinya tunjangan kinerja bagi para abdi Adhyaksa yang berprestasi.

Kendati, nada sumbang soal “dosa-dosa” institusi ini masih sayup-sayup terdengar. Publik mengkritik, Kejaksaan terlalu sering menenggelamkan perkara yang sudah dilimpahkan. Atau bahkan mengajukan penuntutan kasus yang dalam pandangan publik sudah diperlakukan secara adil. Kasus Prita contohnya.

Lantas apa pretasi yang telah diukir Kejaksaan di usianyanya yang sudah setengah abad ini? Berikut petikan wawancara okezone dengan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Aria Suyudi:

Apa prestasi yang telah diraih Kejaksaan?


“Bagi saya, pertama harus diucapkan selamat karena Presiden sudah memberi tunjangan kinerja bagi jaksa. Tapi jangan lupa masih banyak pembaruan yang harus dilakukan. Perbaikan institusi itu tidak terbatas pada reformasi birokrasi. Termasuk penangan perkara yang tranparan dan akuntabel.

Mengenai komentar miring publik terhadap Kejaksaan?


Memang selama ini bola panas banyak yang dilemparkan ke Kejaksaan seperti kasus Prita yang justru jaksa mengambil langkah kasasi, atau kasus Dian-Randy yang lolos di Kejaksaan. Untuk hal-hal itu memang harus disikapi secara lebih proporsional. Mesti diperhatikan, jangan hanya di birokrasi. Pekerja teknis mereka di penuntutan juga harus dievaluasi.

Prestasi yang diraih? Memang sudah banyak kemajuan, terutama dalam aspek formalnya. Misalnya dalam keterbukaan informasi atau unsur kejaksaan yang masuk dalam Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Namun lagi-lagi implementasi di lapangan. Keberhasilan formal jangan dianggap sebagai tujuan utama.

Apa indikator untuk mengukur keberhasilan Kejaksaan?

Indikator yang paling penting, seberapa intens Kejaksanaan bisa merealiasikan itu semua. Untuk kasus-kasus yang masih menjadi kontroversi di masyarakat, aslinya memang tidak banyak. Namun masyarakat tidak pernah tahu ukuran yang lebih kuat, lebih gamblang, sejauh mana kasus yang sudah ditangani hingga penuntutan dan kasus yang dihentikan. Dan ini harus dipaparkan secara gamblang.

Harus diakui, untuk memperoleh akses tentang perkara apa saja yang ditangani Kejaksaan. Dia harus membuat informasi yang transparan. Beberapa, seperti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah diterapkan. Tapi akan lebih baik lagi bila seluruh kejaksaan menerapkan hal ini.

Berarti prinsipnya ada pada transparansi informasi?


Reformasi birokrasi memang salah satu alat untuk mencapai tujuan. Tapi lebih penting lagi faktor yang lebih menyentuh ke masyarakat. Hal itu supaya bisa memastikan sejauh mana kerja jaksa yang menangani perkara. Hal ini yang menyebabkan munculnya kasus-kasus seperti jaksa Urip hingga jaksa Cirus.

Apa secara formal ini keberhasilan Basrief Arief?


Kalau soal itu saya tidak bisa berkomentar. Tapi yang pasti (perbaikan) ini sudah dilakukan selama lima tahun terakhir. Dana pada masa Pak Basrief, hasilnya mulai terlihat. Tapi bukan berarti kelemahan Jaksa Agung sebelumnya.

Kunci utamanya terbuka dan lebih mengutamakan pelayanan publik.
(ded)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »