Warga Komplek Dwikora Kembali Terusik
DEPOK– Warga Komplek Dwikora, Cilangkap, Tapos yang juga purnawirawan kembali khawatir dengan isu eksekusi oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU). Setidaknya sejak tiga hari terakhir, prajurit TNI berdatangan silih berganti ke komplek tersebut.
Apalagi, TNI AU sudah menang di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait lanjutan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat. Yakni putusan kasasi bernomor 36K/Pdt/2010/9 Juni 2010 dengan amar putusan menolak kasasi para penggugat (penghuni).
Juru bicara warga yang juga purnawirawan, Sutisna mengatakan, seluruh warga bersikeras akan tetap tinggal di komplek tersebut sampai keputusan dari Pengadilan Negeri Depok terkait perkara perdata keluar. Sehingga, kata dia, warga merasa belum kalah.
“Kami belum kalah, karena itu kami masih bertahan, karena secara administrasi di tingkat kasasi itu kan berdasarkan PTUN. Kalau perdata putusannya belum keluar dari PN Depok, kami masih menunggu,” katanya kepada wartawan, Selasa (26/07/11).
Selain itu, lanjutnya, apabila warga kalah di tingkat kasasi MA dalam perkara perdata, maka pihaknya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun hingga keputusan tersebut keluar, pihak TNI dan warga sudah bersepakat tak akan sampai ada konflik.
“Kami sudah berdialog dengan Dandenma, pihaknya sudah berjanji tak aka nada eksekusi dan pengusiran. Karena kalau eksekusi yang melakukan juga juru sita pengadilan, sehingga kami tak mungkin bisa pergi begitu saja, karena putusan dari PN Depok kan belum keluar,” jelasnya.
Selain itu, pihak TNI juga memperbaiki rumah warga dengan perjanjian akan ditempati oleh prajurit aktif, apabila disepakati bersama oleh warga purnawirawan. Yakni, warga purnawirawan yang sudah memiliki rumah di tempat lain. “Harapan kami walaupun pindah harusnya tetap ada uang kerohiman karena kami kan sudah merawat rumah ini sampai puluhan tahun,” tandasnya.
Sementara itu, Komandan Denma TNI AU Kolonel Imron Nasution mengatakan meski sudah mengantongi putusan menang dari tingkat MA, namun pihaknya berjanji tak aka nada upaya pengusiran paksa terhadap warga. Ia juga menjamin tak aka nada potensi konflik, karena menggunakan upaya persuasif.
“Kami persuasif bahkan kami perbaiki rumah warga purnawirawan agar apabila suatu hari ditempati prajurit kami yang masih aktif sudah siap, karena banyak sekali prajurit kami yang masih aktif justru telantar mengontrak rumah, mereka lebih berhak,” ujarnya.
Imron menambahkan sedikitnya dari 114 rumah yang diperuntukan semula, 22 di antaranya masih ditempati prajurit aktif dan sisanya adalah purnawirawan. Saat ini, kata dia, baru ada satu warga purnawirawan yang sadar diri untuk pindah.
“Semoga warga Dwikora sadar dirilah, karena aturan kami memang sudah jelas bahwa rumah dinas saat sudah tidak bertugas harus dikembalikan, karena bahkan ada juga yang sudah punya rumah. Untuk mereka yang sudah punya rumah kami kasih tenggat waktu sampai lebaran,” tegasnya.
Dia mengakui banyak terjadi sengketa kepemilikian antara purnawirawan dan TNI aktif dan tak sedikit yang berujung bentrok. Karena itu, anggotanya yang kini masih aktif sudah mulai diwadahi oleh koperasi untuk menyicil rumah tinggal. “Kami mulai dari sekarang memfasilitasi anggota beli rumah tipe kecil di Cileungsi Bogor untuk investasi, untuk menghindari kasus seperti Dwikora ini di kemudian hari,” tandasnya.
Sedikitnya terdapat 114 rumah di Komplek Dwikora yang semula diperuntukkan bagi prajurit aktif sejak tahun 1960. Namun hingga kini masih ada 90 rumah yang masih dihuni oleh purnawirawan dan hendak diberikan kepada prajurit aktif.
(Dadan Muhammad Ramdan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
