DPR Potong Dana Bantuan SMA

|

Ilustrasi : ist.

DPR Potong Dana Bantuan SMA
JAKARTA - Komisi X DPR memotong dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).  
Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah mengatakan, pihaknya memang memotong dana tersebut untuk dialihkan ke program pendidikan wajib belajar (wajar) sembilan tahun yang memiliki banyak persoalan. Selain masih banyak siswa putus sekolah, juga banyak sekolah SD dan SMP yang mengalami kerusakan dan butuh perbaikan.
 
Dia menjelaskan, berdasarkan data yang ada, sekarang masih banyak ruang kelas SD yang rusak ringan hingga berat berjumlah 112 ribu ruang kelas. Sedangkan ruang kelas SMP yang membutuhkan rehab ada sebanyak 26.700 ruang kelas. "Kalau dikumpulkan, dananya bisa  mencapai Rp40,8 triliun. Jadi butuh dana besar," katanya melalui sambungan telepon akhir pekan ini.
 
Di samping itu, Komisi X DPR juga berharap agar  pemerintah fokus pada perluasan akses SMA dibandingkan mutu. Sebab, lanjut Ferdiansyah, angka partisipasi kasar (APK) SMA masih sangat rendah, sedangkan target pemerintah untuk meningkatkan APK Pendidikan Tinggi hingga 26  persen.
 
Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) Kemdiknas, Hamid Muhammad mengatakan, saat ini besaran nilai BOMM sebesar Rp60 ribu per anak per tahun. Padahal, besaran nilai minimal BOMM adalah Rp120 ribu anak per tahun. Katanya, pemotongan itu terjadi berdasarkan hasil keputusan rapat dengan DPR.
 
Saat ini, lanjut Hamid, pihaknya terus melakukan pengkajian ulang mengenai perhitungan besaran BOMM untuk tahun 2012 mendatang. “Kami masih terus mengkaji. Minimal bisa mencapai Rp120.000 per anak per tahun. Harapan saya, minimal sama dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP yang sebesar Rp540 ribu per anak per tahun, dan SD sebesar Rp400 ribu per anak per tahun,” jelasnya.
 
Hamid menerangkan, konsep BOMM ini bisa dikatakan sama dengan BOS, namun lebih fokus pada peningkatan mutu. Selain itu, saat ini ada sebanyak 1,5 juta anak dari 3,7 anak lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA/SMK.
 
Pihaknya juga akan mendorong agar 1,5 juta anak ini  agar bisa melanjutkan ke SMA atau SMK. Kalau ini tidak didorong, pilihannya hanya dua, menganggur atau bekerja. "Kalau bekerja, lulusan SMP itu belum ada yang terlatih sementara pelajar SMK mendapat pelatihan. Bisa juga mengambil kursus, namun kebanyakan lulusan SMP itu menjadi TKI," papar Hamid.
(rhs)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Kabinet Jokowi Harus Gambarkan Keterwakilan Daerah