"Tak Pantas Koruptor dapat Remisi"

|

YOGYAKARTA- Hari kemerdekaan 17 Agustus tinggal mengitung hari ke depan. Biasanya, setiap tanggal itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi atau keringanan masa tahanan bagi orang yang tengah menjalani masa hukuman.

Meski sudah diatur Undang-undang tetang pemberlakuan remisi ini, namun bagi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada(UGM) Yogyakarta menegaskan tidak pantas terpidana kasus koruptor mendapatkan remisi atau keringanan.

“Koruptor harusnya tidak perlu mendapatkan remisi. Korupsi tidaklah sama dengan para terpidana kejahatan kriminal umum. Korupsi adalah kejahatan kriminal luar biasa (Extraordinary crime). Bahkan, United Nations Convention Agaisnt (UNCAC) mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (human rights crime) dan kejahatan kemanusiaan (crime against humanity),” kata Direktur Pukat FH UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar di kantornya, Jumat (12/8/2011).

Pada kasus kejahatan atau tindak pidana biasa, kata Zainal, yang dirugikan hanya satu individu atau kelompok tertentu saja. Namun, kasus korupsi memiliki dampak yang merugikan masyarakat umum dalam skala besar. Sehingga, bagi koruptor tidak pantas mendapatkan remisi.

“Koruptor harusnya diberi hukuman maksimal, tanpa remisi. Ini satu bentuk efek jera pada pelaku koruptor. Tidak pantas, koruptor itu mendaptakan keistimewaan dengan mendapatkan remisi,” jelasnya.

Hal senada juga dijelaskan Peneliti Senior Pukat FH UGM, Oce Madril. Oce menduga ada permainan mafia hukum dalam pemberian remisi di Kementrian Hukum dan HAM. Sebab, remisi ini diberikan atas dua hal yang dominan. Yakni, masa tahanan yang sudah mencukupi, dan kelakuan baik dari narapidana. Khusus terpidana korupsi, diatur pada pasal 34 ayat 3 PP 28/2006 yang dapat diberikan setelah menjalani 1/3 masa hukuman pidana.

“Maksud dari berkelakuan baik ini apa ? Siapa yang menilai ? Apakah seorang koruptor dengan mengenakan baju koko dan peci sudah bisa dikatakan berkelakuan baik?,” jelasnya.

(ugo)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    KPK Janji Tindaklanjuti Permintaan Ahok soal LHKPN