TEGAL - Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengevaluasi bahwa Muhammadiyah tidak butuh pemerintah yang tidak mau mendengarkan aspirasi ormas. Pernyataan tersebut berkaitan dengan sikap pemerintah yang sebelumnya menyatakan tidak perlu lagi ada sidang isbat dalam penentuan hari raya Idul Fitri.
 
"Pemerintah menyatakan tidak perlu lagi ada isbat. Ini jelas kesalahan," kata Din dalam sambutannya pada Milad ke-97 Aisyiyah di Gedung Aisiyah Tegal, Minggu (18/9/2011) siang.

Sikap pemerintah itu dianggap menyalahi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Bila pemerintah tetap ikut campur dalam persoalan ormas semacam ini, jelas akan menimbulkan konflik.

”Kalau sudah begini, ormas Muhammadiyah tidak butuh pemerintah. Bahkan, bila dalam setiap kegiatan ormas mengundang pemerintah pusat, dan tidak datang, itu tetap tidak jadi masalah bagi kami," tandasnya.
 
Pada Idul Fitri 1432 H tahun ini, pemerintah dan Muhammadiyah berbeda pendapat tentang penetapan 1 Syawal. Pemerintah memutuskan 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus, sementara Muhammadiyah sehari lebih cepat pada 30 Agustus.
 
Perbedaan itu antara lain disebabkan oleh metode yang digunakan kedua belah pihak. Peneliti Lembaga Antariksa Nasional Thomas Djamaluddin menilai metode hisab dan rukyat yang digunakan Muhammadiyah sudah tak sesuai lagi digunakan untuk menetapkan awal Ramadan dan 1 Syawal.
 

(Akrom Hazami/Koran SI/abe)