Penundaan Tunjangan Guru Dimulai 2012

Ilustrasi : ist.

Penundaan Tunjangan Guru Dimulai 2012
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan memulai rencana penundaan pembayaran tunjangan guru yang kinerjanya tidak sesuai kompetensi.

 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) Kemendiknas Syawal Gultom mengakui, dengan tunjangan profesi yang ada malah belum mampu meningkatkan kinerja guru. Selain itu guru yang sudah mendapat tunjangan juga belum mampu mengubah situasi pembelajaran dan belum mengarah ke kultur pendidikan yang baik pula.

 

Oleh karena itu, Kemendiknas mencari cara supaya guru bisa mengubah kinerja pasca sertifikasi. Katanya, mulai tahun depan pihaknya akan merancang peraturan menteri (permen) yang akan mengukur standar kompetensi guru. Pendataan dilakukan secara online dimana data dikirim berjenjang dari sekolah, dinas kabupaten/kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) hingga ke Kemendiknas.

 

“Akan diketahui, berapa bulan atau tahun tunjangannya ditunda,” katanya di Gedung Kemendiknas, Jumat (23/9/2011).

 

Dari data online tersebut, guru dapat melihat apakah dirinya sudah memenuhi kriteria sertifikasi atau tidak. Melalui sistem komputerisasi yang ada, jelasnya, para guru itu juga akan dievalusi kinerjanya.

 

Ada empat indikator evaluasi yakni kepribadian, pedagogi (pemahaman ilmu yang diajarkan), sosial dan keprofesionalitasan guru. Nantinya, standar kriteria sama secara nasional namun skor dimasing-masing daerah berbeda.

 

Penilaian akan dilakukan kepala sekolah dan guru senior di sekolah masing-masing. Keduanya juga akan didampingi oleh 332 ribu asesor yang anggotanya terdiri dari anggota LPMP, pengawas sekolah, kepsek, guru berprestasi dan asosiasi profesi. Guru yang menjadi pengawas bisa didapat dari guru menurut lamanya dia mengajar, berprestasi, kepangkatan ataupun karya dan penghargaan apa yang sudah diraih.

 

Syawal membeberkan, mengenai penundaan pembayaran tunjangan profesi ini pastinya akan menuai gejolak. Namun, kepada siapapun yang menolak, ujarnya, Kemendiknas akan membalikan pandangan mereka di mana dulu mereka setuju status guru sebagai profesi dengan standar gaji yang baik namun dibalik kelebihan itu ada standar kompetensi yang harus dicapai.

 

Dirinya juga menegaskan semua guru harus sudah siap akan ini karena, mantan Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) ini menjelaskan, sosialisasi mengenai hal ini sudah dilakukan sejak diterbitkannya Permenag PAN dan RB no 16/2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

 

“Bahkan di Kalimantan sudah ada pelatihan,” terangnya. Sementara itu Kemendiknas juga akan menyiapkan modul agar kompetensi mereka dapat mencapai indeks nilai yang disyaratkan.

 

Kepala Pengembangan Profesi Pendidik BPSDMP dan PMP Kemendiknas Unifah Rosyidi menambahkan, sampai saat ini dari total 2.791.204 guru di Indonesia ada 746.700 guru yang sudah tersertifikasi dan berhak mendapat tunjangan profesi.

 

Penilaian yang berbasis online diterapkan karena untuk menghindari penilaian subjektif dari kepsek. Pada intinya adalah, Kemendiknas ingin memperbaiki sistem sertifikasi yang ada. Dan juga mengurangi tenaga manusia dalam proses tersebut karena yang ada selama ini tidak efektif. “Kalau sistem kan objektif dan tak diskriminatif,” imbuhnya.
(rfa)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Pembunuh Satu Kelurga di Jombang Pantas Dihukum Mati