BALIKPAPAN- Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan salah satu kabupaten yang berhadapan langsung dengan perbatasan Malaysia. Hingga kini, wilayah ujung Kaltim ini sangat bergantung pada pasokan sembako dari Malaysia.

“Memang sampai hari ini, 90 persen sembako itu asal Malaysia. Mereka gunakan uang ringgit Malaysia, 10 persen dari dalam sendiri tapi itu juga sangat mahal bisa dua kali lipat harganya yang dari Malaysia,” ungkap Bupati Nunukan, Basri.

Ini dikatakan Basri di sela-sela workshop penyamaan persepsi tentang kebijakan nasional BIMP dalam EAGA di bidang Bea cukai, Imigrasi, Karantina dan Keamanan di kompleks Aston, Balikpapan, Kamis (29/9/2011).

Keterbatasan infrastruktur masih menjadi kendala bagi warga di Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya warga yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Akibatnya perekonomian di Kabupaten paling Utara di Kaltim itu sungguh memprihatinkan.

Akibat minimnya inisrastruktur dan letak geografis Kabupaten Nunukan, membuat biaya cukup tinggi jika harus mendatangkan sembako dari pulau Jawa maupun Sulawesi. Sehingga untuk menekan biaya transport, warga memilih mendatangkan dari Malaysia.

Diakui Basri, harga sembako yang didatangkan dari Malaysia juga tidak murah, karena harganya bisa dua hingga tiga kali lipat yang dijual di Malaysia.  Namun warga Kabupaten Nunukan dan perbatasan tidak memiliki pilihan.

“Sebenarnya sembako yang didatangkan dari Malaysia harganya juga bisa dua hingga tiga kali lipat dari harga normal di Malaysia, bayangkan harga daging di Malaysia Rp 40 ribu tapi di Nunukan menjadi Rp 80 ribu,” kata pria mantan Dandim Nunukan ini.

Harga semen di Nunukan mencapai Rp300 ribu per sak, sedangkan BBM Rp10 ribu dan di Krayan (perbatasan) Rp25 ribu. “Jalur menuju Nunukan harus lewat laut, sedangkan jalur darat melalui Tanjung selor kabupaten Bulungan dan kabupaten Tanah Tidung belum terhubung,” ujarnya.

Karenanya Basri meminta perhatian pemerintah pusat, agar memperhatikan Kabupaten Nunukan dan perbatasan. Dia mengatakan, kalau kondisi infrastruktur di Nunukan dan perbatasan tidak mendapat perhatian pemerintah pusat, roda ekonomi warga tidak akan berubah.

Kondisi ini sudah kami alami sejak puluhan tahun lalu, bahkan sebelum Nunukan menjadi kabupaten sendiri sekitar 12 tahun lalu, karenanya kami minta perhatian pusat karena infrastruktur kami sangat memprihatinkan. sebutnya.
(kem)