Optimalkan Sektor Kelautan di Wilayah Perbatasan
JAKARTA - Wakil Ketua Komite I DPD RI, Paulus Yohanes Sumino meminta pemerintah serius menyejahterakan rakyat di wilayah perbatasan. Hal ini penting agar warga perbatasan tidak memilih pindah ke negara tetangga.
Menurut Paulus, seharusnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang berada di bawah kewenangan Kementrian Dalam Negeri bisa melakukan kerja sama dengan Menteri BUMN guna membangun perusahaan kelautan untuk kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Tak hanya kelautan, kata Paulus, sektor perkebunan juga perlu dibuka seluas-luasnya. "BNPB bikin industri di perbatasan. Jadi jangan pertambangan saja, laut juga penting," tuturnya, Jumat (21/10/2011).
Menanggapi hal itu, Sekretaris BNPP, Sutrisno menegaskan bahwa pihaknya telah membuat grand design untuk menyejaterakan warga perbatasan.
"Ada tiga produk, satu grand design 2011-2025, menengah 2011-2014, setiap tahun rencana aksi. Semuanya terintegrasi, terencana dan terukur. Tiga produk ini disusun bersama antara BNPP, 16 gubernur, dan instansi terkait," paparnya.
Paulus menilai grand design BNPP belum memadai, jika masih anggaran terpecah ke berbagai departemen. Hasilnya pun diyakini tidak akan maksimal.
"Terjadi pemborosan, terjadi korupsi. Harus ada manajemen tunggal, dalam hal ini BNPP. Jangan terbalik, artinya departemen harus meminta ke BNPP," kata Paulus.
(Dede Suryana)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
