Referendum, solusi buat Papua?

|

Referendum, solusi buat Papua?
Sindonews.com - Tidak tuntasnya penyelesaian masalah di Papua menjadikan wilayah timur Indonesia ini selalu bergolak. Setiap konflik yang muncul di Papua, selalu berujung tindak kekerasan dan korban jiwa pun terus berjatuhan.

Masalah Papua menang kompleks dan pelik, sehingga butuh perhatian serius dari pemerintah. Setiap konflik Papua mencuat ke publik, selalu muncul suara-suara yang menginginkan Papua merdeka. Referendum menjadi tuntutan sebagian warga Papua yang tidak puas dengan pemerintah Indonesia. Di sisi lain, pemerintah pusat tetap mengikat Papua bagian dari kedaulatan NKRI adalah harga mati.

Apakah referendum jalan terbaik bagi rakyat Papua? Tidak mudah menguraikankannya, karena pada dasarnya bukan kemerdekaan yang dituntut warga Papua, melainkan kedamaian, keadilan, kesejahteraan sebagai anak bangsa.

George Junus Aditjondro, sosiolog yang kerap mengkritik pemerintah, menilai persoalan di Papua sudah sangat sulit untuk diselesaikan. Karena itu, tidak ada pilihan lain, selain mengikuti gejolak tuntutan masyarakat Papua yang menginginkan referendum. Dan secepatnya pemerintah Indonesia angkat kaki dari Tanah Papua.

"Hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak," ujar George saat peluncuran buku berjudul "West Papua: Persoalan Internasional", di Kantor Kontras, Jakarta, Kamis (3/11/2011).

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh mengatakan, warga Papua tidak ingin lagi janji-janji muluk dari pemerintah. Orang Papua, kata Ridha, hanya ingin agar apa yang diucapkan pemerintah jadi kenyataan di lapangan. "Warga Papua tak lagi butuh janji. Mereka butuh bukti," jelas Ridha.

Sebelumnya, Sekretaris Komite Solidaritas Papua Petrus Reffasie Mike menilai ruang dialog diharapkan dapat menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik di Papua. Sebab itu, Pemerintahan SBY agar tidak mengirimkan militer hingga 2027 dan menarik personel Polri dan TNI dari Papua.

Pria berkumis lebat itu mengaku rela tanah kelahirannya dijajah Indonesia ketimbang bangsa asing. Pasalnya, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengincar hasil bumi dan kekayaan alam Papua.

Petrus juga mengklarifikasi pemberitaan mengenai konflik Papua yang menurutnya tidak memberikan informasi yang berimbang. Selama ini, pemberitaan ihwal konflik Papua cenderung karena problem kesejahteraan. Padahal, konflik tersebut dilatarbelakangi pengabaian dan pemberangusan terhadap ideologi, jati diri, serta rasa keadilan orang Papua.
 
"Siapa bilang Papua tidak sejahtera? Justru, banyak orang datang ke Papua untuk bekerja. Mereka yang mengenakan koteka bukan tak sanggup membeli pakaian. Tapi, kami memakai itu karena kebudayaan, adat istiadat," terangnya di Jakarta, 2 November 2011.
 
Dia menjelaskan, selama ini orang Papua tidak mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Papua merupakan pendatang, bukan warga asli Papua.

Bahkan, kata Petrus, banyak di antara mereka yang memiliki hotel di Papua. Pun demikian dengan politisi dan birokrat. Nyaris dari Sabang sampai Maluku tak ditemukan orang Papua yang duduk dalam pemerintahan.
 
"Karena kulit kami hitam kami dicibir. Karena kami pakai koteka kami dibilang primitif, keterbelakangan, bodoh, keras kepala, dan suka main perempuan," tukas dia.

Hal senada diutarakan, Edo Kondologit, artis yang juga pemuda asli Papua. Dia meminta pemerintah mengubah cara pandang terhadap orang-orang Papua. Orang Papua tidak boleh selalu dicap separatis, bodoh, tukang mabuk, yang pantas diberantas.
 
"Saya sedih, kok begini, saya orang Indonesia tapi kok diperlakukan seperti bukan orang Indonesia. Saya minta cara pandang pemerintah pusat kepada Papua diubah. Papua selalu dipandang separatis, merusak NKRI dan harus ditumpas, Papua bodoh, itu pandangannya, itu yang salah," katanya.

Karena itu, Edo meminta kepada pemerintah untuk merangkul dan tidak selalu mencurigai setiap gerakan di Papua. Dengan demikian citra dari rakyat yang protes terhadap ketidakadilan tidak melulu separatis atau pemberontak. "Ubahlah cara pandang kepada orang Papua,” tambahnya.
 
Edo berpendapat, gejolak politik dan keamanan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini tak terlepas dari kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menemukan akar persoalan di Papua. Sehingga, masalah yang muncul pun selalu berulang-ulang, misalnya kesejahteraan, kemiskinan, keterbelakangan,dan lainnya.

Padahal, pemerintah telah kerap menerjunkan tim ke Papua, seperti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Terhadap situasi ini, Edo mengaku pesimistis pemerintah masih sanggup menyelesaikannya.  “Saya jadi mikir, apa Papua harus merdeka dari Indonesia? Kalau setuju, apa itu jawaban orang Indonesia?" tanyanya.


(ram)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    BJ Habibie Dirawat di RSPAD Gatot Subroto