KWI: Ayo Bangun Papua dengan Hati

|

US Geological Survey

KWI: Ayo Bangun Papua dengan Hati

JAKARTA - Konfrensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mendesak agar pemerintah menghentikan kekerasan dan melakukan dialog untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua.

 

Wakil ketua II KWI Leo Labalajar mengatakan, kekerasan terhadap masyarakat Papua dan pelanggarang hak-hak orang Papua adalah kisah dengan sejarah yang sudah amat panjang.

 

"Niat Presiden SBY yang pernah dicetuskan sejak awal pemerintahan untuk menyelesaikan masalah Papua hendaknya diwujudkan. Jalan dipakai haruslah jalan dialog," kata dia di kantor KWI, Jalan Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2011).

 

Kata dia, jeritan hati orang Papua atas perlakuan yang tidak adil tidak boleh dianggap angin lalu atau dibungkam dengan himbauan dan kebijakan-kebijakan sesaat.

 

Diperlukan keberanian Pemerintah Pusat untuk mengubah sikap dan mengambil langkah pendekatan baru, serta penyelesaian yang berfokus pasa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

 

"Membangun Papua harus dengan hati, hendaknya dimulai dialog dari hati ke hati agar pemerintah mengetahui apa yang menjadi permasalahan, apa yang mereka rasakan," cetus Leo yang juga Uskup Jayapura.

 

Untuk mewujudkan dialog yang konstruktif bagi seluruh masyarakat Papua, KWI mendorong pemerintah untuk memfasilitasi upaya-upaya mempertemukan berbagai komponen masyarakat Papua, Pemerintah Daerah, DPRD serta Majelis Rakyat Papua untuk mengakomodasi harapan mereka mengenai cara dan materi dialog.

 

"Kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua, entah OPM atau apapun namanya harus mendapat tempat utama dalam dialog, untuk menjamin terjadinya dialog yang bermartabat, adil dan saling menghormati," cetusnya.

 

Atas segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami masyarakat Papua, tambah Leo, pemerintah harus menegakkan keadilan, meminta maaf, mengganti rugi dan memulihkan hak-hak orang Papua.

 

"Undang-Undang Otonomi Khusus yang bermaksud memberikan perlindungan dan kemudahan bagi masyarakat Papua belum terlaksana. Derasnya arus pendatang semakin membuat orang Papua terpinggirkan," pungkasnya.

 

(teb)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
0 komentardisclaimer

    berita lainnya

    Baca Juga

    Golkar Bisa Hancur Tanpa Rekonsiliasi