JAKARTA – Tokoh kemerdekaan masyarakat Papua menilai kegagalan pembangunan di Papua terjadi karena unsur agama dan adat tidak dilibatkan di dalamnya.

Presiden Kongres West Papua National Authority Teriomus Yoku mengatakan, kegagalan pembangunan karena selama ini semua diurus pemda, tidak sampai turun ke rakyat kecil.

“Padahal kita di Papua membangun harusnya dengan tiga tungku yakni pemerintah, agama, dan adat. Tapi itu semua hanya slogan karena unsur agama dan adat tak pernah diajak,” ujar Teriomus Yoku saat hadir dalam sebuah diskusi di Direktorat Jendral Kesbangpol Kemendagri, Jakarta.

Teriomus datang ke Jakarta untuk memenuhi undangan Kemendagri untuk membahas situasi di Papua. Dia datang bersama empat tokoh kemerdekaan papua lainnya, yakni Hein Fere selaku Ketua Repatriat PNG, Jefry Warisyu selaku Menteri Perindustrian OPM, Kedor Nasendi sekali anggota Kerukunan Keluarga Besar Pejuang Pembebasan Irian Barat, serta Sony Ayatomi selaku ketua bidang Hukum Adat Papua.

Dia menambahkan, pembangunan di papua hanya bisa sukses jika masyarakat adat dan agama dilibatkan secara langsung. Sebab bagi rakyat Papua, Agama, dan Adat adalah tempat rakyat untuk mengadu.

“Agama punya umat sedangkan adat punya rakyat, tapi kenapa itu tidak dilibatkan dalam pembangunan Papua,” tegasnya.

Teriomus menjelaskan, akibat salah urus dalam pembangunan Papua, maka rakyat Papua saat ini seolah tak punya hak milik atas tanah mereka sendiri.

Rakyat juga tak punya tempat tinggal yang aman di daerahnya sendiri. Padahal, tegas dia, Rakyat Papua memiliki kekayaan alam dan ingin dinikmati dalam suasana aman dan bebas.

“Tolong agar semua kepala daerah di Papua jalankan tugas dengan baik. Apabila mereka terindikasi korupsi, saya meminta tolong tegakkan supremasi hukum. Tolong diadili, jangan dibiarkan mereka bebas dan tetap berkuasa karena ini dilihat langsung oleh rakyat Papua,” tegasnya.

Lima tokoh pejuang kemerdekaan papua sendiri mengakui bahwa jalan menuju kemerdekaan Papua sangat sulit dan jauh. Karena itu, dibanding terus berjuang tanpa kejelasan hasil, mereka pun mulai membangun harapan pembangunan dalam NKRI.

Terlebih rakyat Papua mulai berharap banyak pada program Upaya Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang dicanangkan pemerintah pusat.

Program UP4B ini yang disampaikan Pak SBY dan ini adalah kata kuinci untuk menciptakan rakyat papua yang sejahtera.

“Jadi ada baiknya waktu dipakai untuk membangun dan bersama pemerintah pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Kesbangpol Kemendagri Widianto menegaskan, tuntutan kemerdekaan Papua terjadi karena mereka saat ini merasa kurang mendapat perhatian.

Masyarakat Papua, tegas dia, merasa hidupnya akan susah tanpa masa depan, sehingga timbul pemikiran untuk berjuang menuntut kemerdekaan.

“Sekarang kita sudah dengar langsung keluhan dari tokoh-tokoh utama Papua. Itu semua tentu akan jadi dasar kita untuk membenahi pembangunan Papua dan keluar sebagai kebijakan,” tegas Widianto.


(muh sahlan/Koran SI/amr)