Kisah Panjang Korban Tragedi Rawagede

Jum'at, 09 Desember 2011 11:12 wib | Raja Eben & Awaluddin - Okezone

Kisah Panjang Korban Tragedi Rawagede Ilustrasi (Foto: berandakawasan.wordpress.com) JAKARTA - Akhirnya, Pengadilan Sipil Den Haag pada 14 September 2011, memutuskan bahwa Belanda telah melakukan penjahat perang dalam kasus Tragedi Rawagede.
 
Rawagede adalah sebuah nama desa yang telah berganti menjadi Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dengan putusan ini, Pemerintah Belanda diwajibkan untuk memberikan kompensasi terhadap keluarga korban dan meminta maaf secara resmi atas peristiwa tersebut. Perjuangan para keluarga korban ini dilakukan sejak 2008.
 
Sidang ini dipimpin oleh D.A. Schreuder dan memenangkan tuntutan sembilan orang keluarga korban tragedi Rawagede. Sebelumnya, kasus ini selalu kandas dengan alasan bahwa perkaranya sduah kedaluwarsa untuk disidangkan. Hal ini dikarenakan dalam hukum Belanda, korban perang yang menuntut haknya harus dalam jangka waktu tertentu (lima tahun setelah kejadian) untuk bisa memulai proses perdata. Jika tidak, kasus tersebut dianggap kedaluwarsa atau tidak layak diperkarakan. Namun kali ini pengadilan menetapkan pengecualian demi alasan keadilan.
 
Pejuang HAM ini didampingi oleh Liesbeth Zegveld, seorang pengacara dan guru besar Hukum Humaniter Internasional serta pengagas Yayasan Belanda Nuhanovic Foundation. Perjuangan mereka mendapatkan hasil dengan putusan bahwa Pemerintah Belanda akan melakukan permintaan maaf secara terbuka pada 9 Desember 2011 dan adanya kompensasi dana sebesar USD27 ribu atau sekira Rp244 juta. Permintaan maaf tersebut diwakili oleh Tjeerd de Zwaan, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, yang akan dilakukan dihadap para keluarga korban di Balongsari, hari ini.
 
Berdasarkan data yang diperoleh okezone di lokasi acara di Desa Balongsari, ada enam orang yang akan mendapatkan kompensasi dari negara Belanda, yakni Cawi, Wanti Sariman, Taslem, Ener, Bijey, dan Ita.
 
Selain adanya kompensasi tersebut, Pemerintah Belanda telah menyetujui untuk memberikan dana hibah sebesar Rp8,6 miliar berdasarkan nota kesepahaman pada 2 Desember 2010 kepada Pemerintah Indonesia dalam membangun daerah Rawagede. Dimana Rp1,646 miliar untuk administrasi proyek dan Rp7,026 miliar untuk pembangunan sekolah, puskesmas, pasar desa dan pembelian tanah.
Tragedi Rawagede terjadi 9 Desember 1947 pada pukul 04.00 WIB atau satu hari setelah dilaksanakanya Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari AS, Australia, dan Belanda. Terdapat dua versi terhadap tragedi ini, yaitu menurut Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) atau Stichting Comité Nederlandse Ereschulden dan menurut Militer Belanda.
 
Versi KUKB
Pemerintah Belanda mengirim 300 pasukan yang terdiri dari Batalyon Militer Belanda 3-9 RI, Pasukan Para 1 KNIL (1e para compagnie) dan Kompi Zeni 12 (12 Genie veld compagnie). Pasukan tersebut dipimpin oleh Alphons Wijnen bertujuan untuk mencari Kapten Lukas Kustaryo (Komandan Kompi Siliwangi-Pejuang Indonesia). 
 
Hal ini dikarenakan Lukas aktif mempengaruhi kepala desa di Karawang, mempersatukan kekuatan pejuang kemerdekaan, dan mengkordinasikan aksi perlawanan serta berkali-kali memimpin perjuangan Indonesia dengan menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Diduga bahwa Lukas bersembunyi di Rawagede dan merupakan lokasi pejuang Indonesia.
 
Pasukan tersebut menggeledah setiap rumah, dan mengumpulkan setiap laki-laki di tanah lapang untuk diinterogasi. Namun semua orang membisu. Akibat sikap rakyat Rawagede tersebut, pemimpin pasukan memerintahkan untuk mengeksekusi mati di tempat semua penduduk laki-laki. Akibatnya, sekira 431 penduduk Rawagede meninggal, yang dicatat pada batu peringatan Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga.
 
Rawagede merupakan salah satu tempat para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tempat ini dipilih karena merupakan jalur strategis kereta api Karawang-Rengasdengklok. Sebelum kemerdekaan, terdapat beberapa laskar pejuang, seperti Barisan Banteng, Laskar Macan Citarum, Laskar Hizbulloh, dan SP88. Laskar-laskar tersebut kemudian bergabung ke dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada 19 Agustus 1045.
 
Versi Belanda
Penjelasan ini dimuat di harian Nieuwsgier yang terbit pada 23 Desember 1947. Pejuang Republik Indonesia masuk dan mempengaruhi penduduk serta melancarkan perlawanan terbuka, seperti merusak jembatan, jalan, rel kereta api. Penduduk yang tidak mendukung perjuangan ini akan diculik dan dibunuh, terlihat dari ditemumkanya 28 mayat tanpa kepal di sungai Citarum.
 
Sehingga akibat tindakan ini, Belanda mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tegas dengan menyisir Desa Rawagede yang menjadi pusat semua kegiatan tersebut. Pada 9 Desember, militer Belanda mengepung desa Rawagede dan mendapat perlawanan dari pejuang Indonesia dalam beberapa kelompok sehingga terjadi adu tembak. Sekira 150 orang penduduk Rawagede meninggal dan sembilan orang ditangkap.
 
Mengenai jumlah korban, versi Militer diperkuat dalam buku De Excessennota tahun 1969, korban tragedi Rawagede adalah 150 orang, dimana 20 orang penduduk dieksekusi. Selain itu dalam buku ini juga dijelaskan bahwa pelaku yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut tidak dituntut ke pengadilan militer karena melakukan tugas untuk kepentingan yang lebih tinggi (Pemerintah Belanda) dan ditegaskan dalam surat tertanggal Juli 1948, antara panglima tentara Belanda di Hindia Belanda Jenderal Simon Spoor dengan Jaksa Agung Felderhof.
(lam)

Download dan nikmati kemudahan mendapatkan berita melalui Okezone Apps di Android Anda.

BERIKAN KOMENTAR ANDA

BACA JUGA »