Pertahankan Satgas PMH, SBY Dianggap Intervensi Penegak Hukum
JAKARTA – Politikus PKS, Nasir Djamil, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Bagi dia keberadaan Satgas tidak efektif sama sekali. Satgas PMH dinilai Nasir belum memiliki prestasi apa pun.
“Satgas jangan lagi diperpanjang. Tidak efektif karena mafia hukum tidak bisa diberantas dengan satuan tugas. Hasil kerja Satgas juga enggak jelas. BAhkan barangkali enggak ada hasilnya, misalnya skenario apa yang telah satgas buat guna mengikis mafia hukum,” ujar Nasir kepada okezone, Jumat (9/12/2011).
Wakil Ketua Komisi III DPR itu pun menantang SBY agar membeberkan prestasi Satgas selama ini. Jika presiden tak mau membeberkan prestasi tersebut berarti pembentukan satgas hanya untuk membangun pencitraan semata.
“Kalaupun ada, Presiden harus mengumumkannya ke publik apa hasil kerja Satgas,” kata dia. Kalau tidak diumumkan berati Satgas itu dibentuk hanya untuk pencitraan,” jelasnya.
“Presiden harus memulai membangun sistem ketimbang membentuk unit-unit kerja seperti Satgas,” imbuhnya.
Bahkan, kata Nasir, apabila SBY tetap mempertahankan Satgas PMH maka SBY dapat disimpulkan mengintervensi lembaga penegakan hukum.
“Kalau SBY enggak mau bubarkan Satgas berarti SBY sudah tuli dan buta dengan realitas penegakan hukum yang ada. Bahkan pembentukan Satgas juga bisa dimaknai sebagai cara SBY melakukan intervensi kepada kejaksaan, kepolisian dan PPATK,” tukasnya.
(Muhammad Saifullah )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
