JAKARTA - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menilai bahwa pencapaian kehidupan demokrasi saat ini belum diimbangi dengan pencapaian stabilitas kehidupan bangsa yang lebih baik di bidang lainnya.

"Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan stabilitas politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya dipandang masih belum mampu mengimbangi euphoria kebebasan dan keterbukaan demokrasi yang berkembang di masyarakat," ujar Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji dalam keterangan pers di Seminar Stabilisasi di Era Demokrasi di Kantor Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2011).

Menurut Budi, kondisi stabilitas bangsa ditentukan adanya sinergi yang konstruktif di seluruh komponen bangsa sehingga ada hubungan timbal balik yang konstruktif. Salah satu ketidakstabilan adalah terjadinya gap di masyarakat tentang manfaat berdemokrasi.

"Pertumbuhan ekonomi perlu untuk menumbuhkan kesadaran ke masyarakat bawah bahwa demokrasi jangan sampai hanya menguntungkan rakyat atas. Demokrasi jangan sampai dinikmati segelintir orang. Karenanya, kesejahteraan sangat perlu dilakukan dalam menciptakan stabilitas dan demokrasi," lanjut dia.

Sebagai langkah menyelesaikan masalah stabilitas di bidang politik, hukum, dan ekonomi ini, seminar yang diadakan Lemhannas dibagi dalam tiga komisi khusus yang difokuskan untuk membahas tiga isu penting.

"Komisi A di bidang sosial politik, Komisi B hukum dan ekonomi serta serta Komisi C hankam dan lingstra (perlindungan dan strategi)," tandasnya.

(ful)