Kaderisasi Pemimpin

|

Ilustrasi. (dok Okezone)

Kaderisasi Pemimpin

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang telah menyiapkan penggantinya. Tidak hanya memiliki kemampuan dan endurance (daya tahan) dalam memimpin, seorang pemimpin juga memang harus menyiapkan sistem kaderisasi untuk meneruskan sistem yang telah dijalankan.

Dengan kaderisasi ini, ketidakstabilan saat pergantian pemimpin tidak akan terjadi. Bisa dikatakan, jika bisa memulai, seorang pemimpin juga tahu kapan akan mengakhiri. Salah satu caranya adalah dengan menyiapkan calon pengganti atau melakukan kaderisasi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-il yang meninggal pada Sabtu (17/12) telah memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada anaknya, Kim Jong-un. Secara kaderisasi, tanpa melihat ikatan keluarga, apa yang dilakukan Kim Jong-il adalah sudah tepat karena telah menyiapkan siapa penggantinya.

Yang menjadi pertanyaan dan ganjalan adalah, kenapa penerus itu adalah anaknya sendiri. Akhirnya muncul dugaan bahwa apa yang dilakukan Kim Jong-il ini untuk melanggengkan kekuasaan keluarga, apalagi proses pergantian kepemimpinan di Korut seolah hanya berdasarkan penunjukan atau restu daripada pemilihan. Di atas hanya contoh kaderisasi sebuah negara,yang kebetulan baru saja melakukan pergantian kepemimpinan. Kaderisasi bagi setiap negara adalah penting, termasuk Indonesia.

Tidak sampai tiga tahun lagi, Indonesia akan melakukan suksesi kepemimpinan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah memimpin negeri ini selama dua periode, secara konstitusi, pada 2014 harus meletakkan jabatan. Presiden SBY tentu sudah menyiapkan penggantinya melalu mesin politiknya. Partai Demokrat yang merupakan mesin politik Presiden SBY saat ini, meski belum muncul ke permukaan, diyakini sudah menimang-nimang pemimpin baru untuk menggantikan SBY. Hal yang sama juga dilakukan partai politik yang lain.

Beberapa bahkan sudah sangat terang-terangan menyebut nama untuk dicalonkan menjadi pemimpin baru Indonesia. Partai Golkar mendorong ketua umumnya, Aburizal Bakrie, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan Hatta Rajasa, Partai Hanura mengusulkan Wiranto, dan beberapa partai masih malu-malu untuk menyebutkan. Sayang, kaderisasi pemimpin di Indonesia selama ini lebih banyak melalui partai politik. Aturan di negeri ini memang mengharuskan pemimpin bangsa ini mesti melalui partai politik.

Jika pun di luar politik, seorang pemimpin pun harus mendapat restu dari partai politik. Artinya eksploitasi calon pemimpin bangsa ini banyak dilakukan di ladang politik. Sedangkan ladang lain masih sangat jarang dilakukan. Mengeksploitasi calon pemimpin di luar ladang politik seolah hal yang dijauhi. Sayangnya, kaderisasi yang hanya melalui ladang politik tidak banyak, bahkan sangat jarang melahirkan pemimpin yang mampu benar-benar memimpin negeri ini.

Partai politik masih malu-malu dalam bergaya atau berpikir out of the box. Dalam memilih calon pemimpin bangsa ini, partai politik seolah hanya menggunakan kacamata kuda yaitu hanya mengeksploitasi kader-kader di ladang politik. Cara ini seharusnya sudah dikurangi karena terbukti tidak melahirkan pemimpin yang baik, justru melahirkan pemimpin-pemimpin yang hanya bermain untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Padahal, sudah banyak contoh para pemimpin negeri yang lahir di luar ladang politik justru berhasil.

Beberapa kepala daerah di luar kader partai politik telah berhasil membangun daerahnya. Nah, pada 2014, apakah partai politik siap mengambil langkah baru dengan menyiapkan kader di luar partai politik? Ataukah masih mengandalkan pemimpin atau muka lama untuk 2014? Yang jelas, rakyat butuh pemimpin yang benar-benar mengabdi dan berkorban untuk negeri ini demi rakyat. Bukan pemimpin yang lebih banyak bekerja untuk kepentingan kelompok atau golongan.

(hri)

berikan komentar anda

Login untuk komentar

Login
komentardisclaimer

    berita lainnya

    • Tajuk Sindo

      Prestasi dan tata kelola

      Dengan pengelolaan sepak bola yang baik, tak hanya prestasi membanggakan saja yang bisa diraih, tetapi peningkatan pendapatan baik negara atau klub juga naik.

    Baca Juga

    Rezim Jokowi Jangan Main Kasar soal Kisruh Partai Golkar