Peringati 2 Tahun Haul Gus Dur, 400 Ulama Kumpul di Jombang
JAKARTA - Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) berencana menggelar agenda diskusi bertema kebangsaan dalam rangka mengenang dua tahun wafatnya mantan Presiden RI, KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur.
Diskusi kebangsaan ini rencananya akan mengumpulkan para alim ulama muda dibawah 40 tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan masukan terhadap pemerintah terkait dengan masalah krusial dalam kebangsaan.
"Untuk mengenang 2 tahun wafatnya Gus Dur, kita akan menggelar acara diskusi kebangsaan dengan mengundang para alim ulama muda dan pimpinan pondok pesantren se-Indonesia untuk memerikan pandangannya terkait dengan masalah yang terjadi di negeri ini, khususnya masalah kebangsaan," ujar Ketua GP Ansor, Nusron Wahid, di Gedung Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2011) malam.
Rencananya, agenda tersebut akan digelar di Jombang, Jawa Timur pada 29-30 Desember 2011 dan akan diikuti 400 ulama muda dan pengasuh pondok pesantren se-Indonesia.
Nusron menilai, berbagai persoalan kebangsaan yang melanda negeri ini sudah sangat memprihatinkan. Diantaranya praktik politik uang dan krisis kepemimpinan.Dia menambahkan, belakangan bahkan berkembang pemikiran untuk penegakan syariat Islam. Berbagai poin tersebut kata Nusron, perlu dibahas dengan para alim ulama dengan harapan mendapat solusi yang terbaik.
"Kita akan menggali referensi fundametal yang diusung pendahulu kita dulu, apakah sudah sesuai atau belum, supaya menjadi clear dan kita akan keluarkan fatwa," kata Nusron.
"Masalah money politic ini sudah sangat meresahkan. Mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden berbau money politic. Kita akan gali rumusnya, bagaimana proses itu, kita akan fatwakan. Kemudian apakah prospek hukum yang dihasilkan dari money politik ini bisa dilawan atau tidak, kita akan kritis soal itu. Kita ingin mengenang bagaimana Gus Dur menjadi Presiden tidak memakai modal serupiah pun," terangnya lagi.
Dia menambahkan, diskusi tersebut juga akan membahas soal para pemimpin negeri yang tidak menepati janjinya semasa kampanye. Pihaknya juga akan mengkaji dari segi hukum keislamannya.
"Apakah umat boleh atau tidak untuk tidak membayar pajak jika pemimpinnya itu ingkar janji? Kita kan bahas itu dengan 400 alim ulama se-Indonesia," tutupnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
