JAKARTA - Ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus disuarakan sejumlah pengamat dan aktivis. SBY dinilai gagal menuntaskan persoalan bangsa, mulai dari pembenahan hukum, penanganan korupsi, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pelanggaran HAM.

Tokoh Nahdlatul Ulama, Sholahuddin Wahid (Gus Sholah), menilai ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah memang sudah begitu tinggi sehingga harus menjadi perhatian serius SBY sampai masa baktinya di 2014. 

Ditemui okezone baru-baru ini, adik kandung mantan Presiden Gus Dur, mengungkapkan pandangannya terkait  kepemimpinan SBY. Berikut petikan wawancaranya:

Di akhir 2011 ini, Bagaimana menurut anda kinerja pemerintahan SBY?

Ada yang merasa tidak ada yang salah pada republik ini, tapi ada data bahwa banyak orang merasa tidak puas. Perlindungan terhadap buruh migran misalnya, yang merasa puas cuma lima persen, dalam pengadaan perumahan layak, tingkat kepuasan hanya 17 persen, tingkat kepuasan untuk masalah pendidikan sebanyak 20 persen. Artinya angka ketidakpuasan begitu tinggi, itu ada di masyarakat. Itu perlu diberi perhatian.

Prediksi anda dengan situasi yang ada saat ini, kedepannya bagaimana?

Banyak faktor membuat keadaan tidak stabil. Kelangkaan pangan, kemudian ketidakpuasan masyarakat, tapi kita tidak ingin ini jadi tidak terkendali dan timbul hal yang tidak diinginkan.

Jika itu mengarah pada upaya pelengseran Presiden, apakah SBY bisa diturunkan seperti Soeharto pada 1998?

Pada 1998 ada ketidakpuasan yang kuat kepada Pak Harto yang menumpuk hingga 32 tahun. Kini tidak separah itu. Kedua, ada kelompok lain yang jadi imbangan seperti Gus Dur, Amien Rais dan Megawati, sekarang belum kelihatan. Tiga, diciptakan huru-hara. Mei itu bukan peristiwa alamiah, tapi itu bisa dibuat saat ini. Secara teori bisa dilakukan, tapi tanda-tandanya saya tidak tahu, tapi secara teori bisa dibuat. Lengser itu butuh banyak persyaratan. Melalui konstitusi, ada aturannya. Sampai saat ini belum ada tanda ke arah sana, kalau people power seperti 1998, rasanya berat. Kita tidak ingin huru hara.

Apa yang harus diperbaiki SBY?

Pemerintah tidak bisa melaksanakan tugas secara efektif. Tapi kalau  mengganti pemimpin yang seperti ini juga, ya sama saja. SBY harus mengefektifkan kepemimpinannya, reshuffle sudah, kita lihat  nantinya bagaimana, tidak mugkin menilai baru dua bulan.

Bagaimana peran wakil presiden saat ini dibanding saat masa keperintahan SBY di periode pertama?

Wapres tidak bisa berfungsi sepeti ketika dijabat Jusuf Kalla. Sekarang seperti tidak ada kepala pemerintah. Saya tidak ingin menggunakan istilah yang kontroversial bahwa Wapres seperti boneka, tapi tipenya memang kepala Negara, bukan orang yang mengelola pemerintahan. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang tapi ada dua hal yang berbeda. Pertama nature-nya. Alamiah Jusuf Kalla berbeda dengan Boediono. Kedua, 2004 itu ada deal antara SBY dan JK. Waktu itu kan tidak tahu siapa yang menang, faktor JK diperhitungkan, nah di 2009 sudah tahu (SBY) akan menang, wapres yang dicari untuk pelengkap bukan partner setara.

Jadi pemerintahan SBY diganggu terus karena itu juga, Boediono bukan dari parpol besar?

Pasti berpengaruh, ditambah dengan sifat alami dari Pak Boediono.

Bagaimana jika kepemimpinan SBY dibandingkan dengan Gus Dur?

SBY lawannya Gus Dur, kalau Gus Dur tidak pakai menghitung lawan di DPR, akhirnya dia mental. Gus Dur terlalu berani , SBY  terlalu hati-hati.

Pandangan anda mengenai kasus Mesuji?

Kita ingin kasus Mesuji diungkap. Jangan sampai ditutupi, nanti bisa meletus lagi. Kalau saya bandingkan dengan zaman Pak Harto, yang terjadi di Mesuji itu lebih buruk. Dulu tindakan kekerasan dipakai untuk membela pemerintah, sekarang membela pengusaha, pengusaha Malaysia lagi. Ini negara apa kalau seperti ini? Nah ini jadi perhatian kita. Kita minta pemerintah tidak defensif, tapi menyelesaikan masalah.

Apa yang bisa dilihat dari kasus Mesuji?

Ada fakta bahwa aparat pemerintah yang tidak benar. Kalau kita baca rencana dulu kan 2011 ini selesai reformasi birokrasi, tapi mulai saja belum kok dibilang selesai. Korupsi di mana-mana hukum juga tidak jalan.

Melihat berbagai persoalan bangsa yang terus mendera Indonesia ada yang mengatakan di kemudian hari Indonesia bisa saja tinggal nama, atau bubar. Apa begitu?

Tidak akan. Saya yakin Indonesia tidak bubar. Tapi bisa jadi tidak berdaya. (tri)
(amr)