PBNU: Korupsi & Pelanggaran HAM Jadi Catatan Kelam di 2011
JAKARTA - Menjelang pergantian tahun 2012, catatan kelam masih mewarnai negeri ini di sepanjang tahun 2011. Tercatat, sejumlah persoalan meliputi aspek hukum, sosial dan ekonomi masih dirasakan khususnya bagi mereka rakyat kecil.
"Penegakan hukum belum adil, masih tebang-pilih dan cenderung menyentuh kelompok lemah ekonomi dan kekuasaan," ujar Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dalam jumpa pers Catatan Akhir Tahun, di Kantor Pusat PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2011).
Selain itu, di aspek ekonomi, aneka komoditi pangan impor terus membanjiri negeri dan mematikan industri pertanian dalam negeri. Sektor pertanian terkesan tidak dikelola serius, ditambah lagi belum didukung infrastruktur yang memadai.
"Akibatnya petani makin terpuruk, hidup tanpa masa depan, terbelenggu hutang, mengandalkan rentenir dan masih memerlukan kerja sambilan," imbuhnya.
Selanjutnya, aksi kekerasan yang menjurus kepada tindak pelanggaran HAM, tak luput menjadi sorotan PBNU dalam setahun terakhir. "Kasus pelanggaran HAM masa lalu, intoleransi atas nama agama, kekerasan dan ketidakadilan Papua, konflik lahan Mesuji, Bima, dan penuntasan kasus-kasus besar korupsi," bebernya.
Meski demikian, adapula sejumlah capaian di tahun 2011 yang patut dibanggakan sekaligus diharapkan dapat menjadi pelecut semangat baik bagi pemerintah maupun rakyat guna perbaikan bangsa ini ke depan.
"Wakil rakyar telah menghasilkan berbagai undang-undang, aneka kasus kejahatan berhasil di ungkap dan para pelakunya di hukum termasuk terorisme dan korupsi yang melilit bangsa," katanya.
Prinsip Nahdatul Ulama lanjut Said, konstitusi adalah pengikat integrasi sosial dan ekonomi. Sikap dan perilaku asal anti-pemerintah dan cara-cara inkonstitusional termasuk dilarang agama.Hal tersebut lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya.
"Di sisi lain juga dilarang agama jika menjalankan sistem dan proses politik serta kebijakan negara dan pemerintah maupun sikap dan perilaku elemen-elemen masyarakat yang anti-rakyat, merugikan kepentingan rakyat, tapi menguntungkan diri sendiri dan kelompok," pungkasnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
