PKS Desak KPK Selidiki PT MNP&HEW
JAKARTA - Ketua Kelompok Komisi Hukum Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dua pekerjaan rumah dari Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait skandal bailout Bank Century.
"Atas LHP lanjutan dari BPK kemarin, KPK setidaknya memiliki dua PR besar yang harus segera ditindak lanjuti, yaitu terkait dua informasi tambahan hasil temuan audit investigasi lanjutan BPK," ujar Aboe kepada okezone, Selasa (27/12/2011).
"Informasi tambahan itu adalah aliran dana dari Budi Sampoerna dan anak Sunaryo Sampoerna ke PT MNP dan transaksi valas fiktif yang melibatkan HEW dan istrinya SKS," imbuhnya.
Lanjut Aboe, KPK juga harus melanjutkan temuan terkait transaksi valas fiktif yang dilakukan oleh HEW bersama istrinya SKS. Lebih-lebih kata Aboe, HEW tersebut merupakan pejabat publik.
"Untuk transaksi valas fiktif yang melibatkan HEW dan istrinya SKS harus segera ditindak lanjuti oleh KPK karena HEW adalah diduga kuat adalah salah satu anggota DPR RI dan temuan itu mengindikasikan adanya unsur korupsi," kata dia.
Oleh sebab itu kata dia KPK berkewajiban memeriksanya untuk memperjelas apakah aliran dana tersebut merupakan korupsi suap karena tidak dilaporkan.
"Karenanya sangat layak KPK segera memanggil dan memeriksa HEW untuk memastikan kejelasan apakah transaksi valas fiktif yang di terima dan masuk ke dalam rekening di BC cabang Pondok Indah termasuk korupsi suap atau gratifikasi yang tidak dilaporkan sebagai penyelenggara atau pejabat negara," jelasnya.
Apalagi kata Politikus PKS itu, HEW diduga kuat merupakan adik kandung dari ibu negera Ani Yudhoyono.
"Saya kira Ini sangat penting dilakukan KPK, karena spekulasi yang menjamur dimasyarakat HEW adalah adik ipar orang penting di negeri ini," jelasnya.
"Saya perlu ingatkan, entah siapaun dalam inisial dimaksud BPK, KPK harus membuka apakah setoran itu apakah cuma sebesar USD45,000, USD35,000 dan USD45,000 saja atau ada jumlah lain yang lebih besar yang belum diungkap atau takut diungkapkan oleh BPK," tambahnya.
Maka untuk memastikan apakah HEW merupakan pelantara atau penikmat langsung harus dipatikan melalui penyidikan KPK.
"Selanjutnya KPK harus ditelusuri juga apakah transaksi valas tersebut hanya berhenti HEW atau HEW hanya sebagai pintu masuknya uang saja sementara penikmat sebenarnya adalah orang lain, siapapun dia harus juga menjadi obyek penelusuran dalam penyidikan KPK," pungkasnya.
(Carolina Christina)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
