Advertisement
Advertisement
Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement

Menteri Dianggap Pembuat Gaduh di Ruang Publik

Misbahol Munir , Jurnalis-Rabu, 04 Januari 2012 |07:00 WIB
Menteri Dianggap Pembuat Gaduh di Ruang Publik
ist
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendaknya melakukan introspeksi diri terkait dengan himbauannya agar politikus dan media tidak membuat kegaduhan di tahun 2012.

"Himbauan agar politikus dan media tidak membuat kegaduhan di 2012, sangat naif. Presiden SBY seharusnya instrospeksi, dan menyadari bahwa kegaduhan seringkali bersumber dari perilaku tidak professional para pembantu presiden," ujar Bambang Soesatyo melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (3/12/2012) malam.

Menurutnya, kegaduhan di ruang publik tersebut harus ditanggapi sebagai bentuk kritik dari masyarakat terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh SBY. Hal tersebut juga dikarenakan SBY terkesan lambat dalam menyikapi permasalahan yang berkembang di masyarakat.

"Gaduh di ruang publik harus ditanggapi sebagai kritik masyarakat. Publik gaduh menyikapi kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games Palembang karena presiden lamban menyikapi kasus ini. Bahkan publik melihat bagaimana Partai Demokrat terbelah dalam menyikapi kasus ini. Sampai dengan menghilangnya Muhammad Nazaruddin Presiden belum juga bersikap. Baru setelah arus kritik publik semakin deras, Presiden mengeluarkan perintah langsung kepada Polri untuk menangkap Nazaruddin," jelasnya.

Selain itu, Bambang juga menilai para pembantu presiden, yaitu menterinya, juga sebagai penyebab kegaduhan di masyarakat. Hal ini dikatakannya ketika Menteri Hukum dan HAM bersama wakilnya membuat kebijakan pengetatan remisi bagi terpidana korupsi dan terorisme.

"Belum tuntas kegaduhan akibat kasus wisma atlet dan proyek Hambalang, orang-orang kepercayaan Presiden yakni menteri Hukum dan HAM bersama wakilnya, kembali membuat ulah dengan menerbitkan kebijakan yang amatiran berjuluk pengetatan remisi bagi terpidana koruptor dan terpidana terorisme. Dari semula berjudul moratorium remisi, dalam hitungan jam judul kebijakan itu berubah menjadi pengetatatan remisi," ungkapnya.

"Bagaimana mungkin peristiwa-peristiwa seperti itu tidak menimbulkan kegaduhan? Jelas bahwa kegaduhan–kegaduhan itu bersumber dari orang-orang dekat atau para pembantu presiden. Para elite hanya bersuara menyikapi kejanggalan-kejanggalan yang timbul dari penguasa dan kekuasaan," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh elit politik untuk menjaga kestabilan politik pada tahun 2012. Para politikus diminta tidak membuat kegaduhan politik yang bisa mengganggu kestabilan poltik nasional.

“Tahun 2012 mendekati Pemilu, saya ajak politisi dan elit poilitik, untuk jaga stabilitas politik nasional. Rakyat tidak ingin kegaduhan politik yang berlebihan di negara ini,” kata SBY kepada wartawan di RSPAD Gatot Soebroto, Sabtu (31/12/2011). (ray)

(Muhammad Saifullah )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Berita Terkait
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement